Nasional, Buana Informasi TV - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pembahasan revisi aturan pembatasan Pertalite masih terus berlangsung. Lewat penerbitan aturan ini, nantinya hanya kendaraan tertentu yang boleh membeli Pertalite.
Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Lewat revisi ini, Arifin mengatakan, pembelian Pertalite dibatasi.
"Ya (jadi dibatasi), kan ada Perpres 191 ya," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Revisi aturan tersebut ditargetkan rampung pada tahun ini. Meski demikian, Arifin belum dapat memastikan apakah aturan ini akan diterapkan saat mudik atau tidak. Satu hal yang pasti, pemerintah saat ini menahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi sampai Juni.
"Ya nanti kita bahaskan (pembatasan diterapkan saat mudik). Sekarang sementara ini kita tahan sampai Juni. Supaya nggak ada ini dulu, stabil dulu," ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Arifin sempat memberikan bocoran materi revisi aturan tersebut. Salah satunya, soal kategori kendaraan yang boleh membeli solar dan Pertalite.
"Nanti akan ada kategori kendaraan yang kelas mana yang boleh pakai solar, yang boleh Pertalite. Umumnya yang dikasih untuk yang solar itu kendaraan yang angkut bahan pangan, bahan pokok, angkutan umum, supaya nggak menambah beban masyarakat yang memerlukan," ungkap Arifin Tasrif di Jakarta, dikutip Rabu (13/3/2024).
Ia menjelaskan, revisi Perpres 191 bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran. Apalagi selama ini BBM subsidi justru dinikmati mereka yang berpenghasilan menengah ke atas. Revisi aturan tersebut dikejar rampung tahun ini.
"Targetnya tahun ini harus jalan, dalam beberapa bulan ini lah. Kan sudah setahun, draftnya sudah setahun," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menahan harga BBM hingga bulan Juni 2024. Dengan demikian, harganya dipastikan akan tetap stabil selama mudik. Hal itu pun telah disepakati dalam sidang kabinet hari ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kira-kira Juni lah kita lihat. Kita lihat Juni karena hampir US$ 83 per barel," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (8/3/2024). (**/red)
