Nasional, Buana Informasi TV - Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Saleh Partaonan Daulay mengatakan pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sesuai. Pasalnya, masih banyak lapisan masyarakat ekonominya masih tahap pemulihan pasca pandemi COVID-19.
"Saya melihat pemberian bansos ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi seperti sekarang karena memang dari sisi ekonomi masyarakat di basis paling bawah belum stabil. Apalagi setelah pasca pandemi (COVID-19) masyarakat sedang berkonsolidasi untuk daya daya beli dan ekonominya masing-masing," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).

Dia mengatakan polemik pembagian bansos oleh Jokowi di tahun pemilu tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, bansos tersebut sudah direncanakan sejak 2023 dan disetujui oleh seluruh partai politik.

"Bansos ini sudah ditetapkan pemerintah sebelum 2024 artinya perencanaannya itu sudah jauh hari," tuturnya.

Dia menjelaskan pembicara di DPR terkait bansos sudah dilakukan pada Agustus 2023 lalu. Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menjelaskan hampir tidak ada fraksi di DPR yang menolak rencana bansos para waktu itu.

"Ketika DPR berbicara terkait APBN itu pembicaraannya (bansos) Agustus 2023 dan sudah disahkan semua parpol ada di sana. Dan semuanya ikut menyetujui itu juga sesuai dengan keterangan dan Kemenkeu memang anggaran untuk bansos ini sudah disetujui oleh DPR dan tidak ada satu fraksi pun di DPR yang menolak ini," tegasnya.

Dia pun menjelaskan kementerian terkait pun turut terlibat dalam pembagian bansos. Sebab Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya dimiliki oleh Kemensos.

"Keterlibatan Bu Risma ini saya perlu tegaskan. Ibu Risma tetap terlibat persoalan bansos karena semua data-data penerima bansos di Indonesia sumbernya cuma satu DTKS. (Data) itu tidak dimiliki Presiden Jokowi (secara pribadi) tapi dimiliki Kemensos. Dan Tentu itu diambil dari Kemensos," tutupnya. (**/red)