Nasional, buanainformasi.tv - Kritik mencuat usai Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3 Mahfud Md membuka pengaduan dugaan kecurangan pemilu. Mahfud menjawab kritik yang muncul dan menegaskan tidak akan ada conflict of interest.
Pengaduan kecurangan pemilu itu diungkap Mahfud usai merespons video viral WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mengaku tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Mahfud akan mendalami hal tersebut.
"Belum, saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Rabu (3/12/2024).
Mahfud mengatakan perihal DPT merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Mahfud menuturkan akan berkoordinasi dengan KPU terkait hal tersebut.
"Itu soal KPU. Tapi, begini ya, soal penetapan DPT dan sebagainya itu kan ada tahapannya. Tahapannya bukan sekarang, tapi sudah jauh lewat. Bahwa ada yang tidak masuk (ke dalam DPT) itu bagaimana ceritanya biar dijelaskan oleh KPU," tuturnya.
"Ya, KPU itu kan lembaga independen. Kalau ada yang tidak benar, nanti akan kami sampaikan," lanjutnya.
Mahfud menyampaikan Kemenko Polhukam juga membuka kroscek terhadap aduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Nantinya aduan yang sudah disampaikan ke KPU dan Bawaslu akan di kroscek Kemenko Polhukam untuk diketahui apakah sudah berjalan atau tidak.
"Sebagai Menkopulhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti krosceknya bisa di sini apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak, kita akan kontrol di sini, di kantor Menkopolhukam Jalan Merdeka Barat 15 ini," imbuhnya.
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Erwin Aksa, heran mengapa hal itu harus diadukan ke Mahfud yang merupakan pasangan calon.
"Kenapa harus jauh-jauh mengadu ke paslon, ada Bawaslu," kata Erwin kepada wartawan, Kamis (4/1/2024).
Erwin mengatakan pihaknya percaya dengan independensi KPU dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, Mahfud sebagai Menko Polhukam seharusnya memperbaiki transparansi dalam mengelola layanan publik, bukan Pemilu.
"Kami percaya KPU lebih profesional dan transparan. Hal yang masih perlu diperbaiki tranparansi dalam mengelola layanan publik. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam harusnya punya keberhasilan dalam menekan indeks korupsi, tetapi indeks kita masih tinggi," katanya.
Ia mengatakan masyarakat Indonesia sudah melek teknologi di Pemilu 2024 ini. Ia menyebut pelanggaran Pemilu bisa diviralkan oleh publik lewat kamera ponsel masing-masing.
"Pemilu serentak dan hampir setiap orang punya smartphone, publik mengawasi pemilu ini dengan handphonenya," tutur Erwin Aksa.
Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah bicara terkait semua paslon yang ada saat ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Dia menyebut ketiga paslon berada dalam pemerintahan.
"Sebenarnya saya kembali mengingatkan saja bahwa dalam pemilu kali ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Semua masih berada di dalam pemerintahan, oleh sebab itu sebaiknya masyarakat jangan terlalu radikal juga menganggap seolah-olah ini ada hitam putih, minyak sama air, yang tidak bisa digabungkan," kata Fahri Hamzah saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).
Fahri lantas menyoroti secara khusus Mahfud Md. Dia menyebut Mahfud Md merupakan pegawas pemilu, tapi di sisi lain juga seorang cawapres.
"Sistem politik kita ini unik sekali lagi semua masih berada di dalam pemerintahan, itulah sebabnya Pak Mahfud masih menjadi pengawas pemilu pada saat beliau menjadi calon wakil presiden," ucapnya.
Mahfud memastikan tak akan ada conflict of interest meski dirinya merupakan cawapres. Mahfud menekankan satgas itu sudah permanen dan dibentuk sejak dulu.
"Ya justru membentuk itu biar tidak ada conflict of interest, itu dibentuk. Itu kan satu struktur yang sudah permanen. Dan itu sudah ada sejak dulu," kata Mahfud Md kepada wartawan di Katedral Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Mahfud mengatakan satgas itu akan menerima laporan terkait pelanggaran pemilu. Dia mengatakan laporan itu akan diteruskan ke kepolisian dan Bawaslu.
"Dan itu tidak menangani pelaksanaan pemilu. Tidak akan ada conflict of interest, di situ menerima laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Nanti disalurkan ke Bawaslu, disalurkan ke polisi dan sebagainya," ujarnya.
"Laporan itu biasanya kita hanya tembusannya, kita tinggal ngecek ada laporan nomor sekian, udah ditindaklanjuti belum. Itu namanya satgas," ujarnya. (**/red)
