breaking news Baru

Sri Mulyani Kucurkan Rp 32,2 T Untuk Bangun IKN, Ini Rinciannya

Nasional, Buana Informasi TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 32,2 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Itu merupakan total dari realisasi di 2022 senilai Rp 5,5 triliun dan 2023 Rp 26,7 triliun.


Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN pada 2023 mencapai Rp 26,7 triliun. Realisasi itu merupakan 97,6% dari anggaran yang telah disiapkan.

"Dari 2022 kita sudah belanja Rp 5,5 triliun untuk IKN. 2023 naik cukup besar Rp 26,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Khusus tahun ini, Sri Mulyani menjelaskan realisasi klaster infrastruktur telah menghabiskan Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun. Hal itu untuk pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, kawasan permukiman Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), pembangunan tol, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, hingga duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

Untuk klaster noninfrastruktur, realisasinya mencapai Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun. Anggaran yang sudah dibelanjakan itu untuk koordinasi penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan, rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, serta dukungan pengamanan Polri dan operasional Otorita IKN.

Alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ini terus diberikan melalui APBN hingga 2024 yang senilai Rp 40,6 triliun. "Tahun depan lebih besar lagi Rp 40,6 triliun terutama, terutama untuk basic infrastruktur dan sampai IKN-nya terbangun," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan untuk mengadakan upacara HUT Kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024. Pemerintah juga akan mulai memindahkan 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) secara bertahap mulai Juli-November 2024.

Berdasarkan UU IKN, tahapan pemindahan IKN dibagi dalam 5 fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government, fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al). (**/red)