Bandar Lampung, buanainforrmasi.tv - Polda Lampung akan menindaklanjuti kasus anggota KPU Bandar Lampung Fery Triatmojo yang terima uang ratusan juta dari calon legislatif (caleg) Erwin Nasution jika ada laporan.
"Saya belum bisa memberikan banyak informasi mengenai perkembangan kasus ini, tapi akan ditindaklanjuti jika sudah ada laporannya," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Rabu (4/9/2024).
Ia mengatakan, Polda Lampung memastikan segera menindaklanjuti jika ada laporan yang masuk terkait dugaan gratifikasi tersebut.
Menurut Kombes Pol Umi, tim yang akan menindaklanjuti yakni dari unit tindak pidana korupsi (tipikor). Akan tetapi hingga saat ini, belum ada laporan yang diterima oleh polisi.
Diketahui, Tiga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (2/9/2024).
Ketiga orang itu adalah anggota KPU Kota Bandar Lampung Fery Triatmojo (perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024), anggota KPU Kabupaten Asmat Maikel Takanyuai (perkara Nomor 93-PKE-DKPP/V/2024), dan anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Iwan Tabuni (perkara Nomor 97-PKE-DKPP/V/2024).
“Memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Fery Triatmojo selaku anggota KPU Kota Bandar Lampung terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis Heddy Lugito.
Dalam pertimbangan putusan perkara 83, DKPP menilai Fery Triatmojo telah menerima uang dari seorang Calon Legislatif (caleg) DPRD Kota Bandar Lampung untuk memenangkan Caleg tersebut dalam Pemilu 2024.
Dery diketahui menerima uang sebesar Rp 530 juta dan berjanji menambah 3.000 suara untuk Caleg tersebut.
DKPP menilai, tindakan tersebut membuktikan Fery tidak dapat menjaga integritas pribadi, kemandirian, tertib sosial, dan kehormatan penyelenggara Pemilu.
Sementara pada perkara Nomor 93, Maikel dijatuhi sanksi karena terbukti mengubah perolehan suara DPRD Kabupaten Asmat.
Sebelumnya, Maikel juga telah dijatuhi hukuman pidana 10 bulan penjara dan denda Rp 5 juta oleh Pengadilan Negeri Merauke pada 5 Juni 2024.
Sementara perkara Nomor 97, Iwan terbukti belum memenuhi syarat minimal waktu lima tahun sejak mengundurkan diri dari partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Iwan Tabuni diketahui menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah pada Pemilu 2019 silam. Ia sendiri dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2023-2028 pada 18 Agustus 2023.
Untuk perkara Nomor 97, terdapat tiga Teradu. Dua Teradu lainnya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Alfius Karoba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Allo Neswek.
Alfius Karoba dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, sedangkan Allo Neswek dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian sementara.
Keduanya terbukti masih berstatus sebagai ASN/PNS saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Mamberamo Tengah dan hingga perkara ini diperiksa pada 10 Juli 2024, belum terbit Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Mamberamo Tengah untuk keduanya.(**/red)
