Nasional, buanainformasi.tv - Ada tujuh bidang yang diprioritaskan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025. Di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kebijakan belanja pemerintah pusat akan difokuskan untuk makan bergizi gratis hingga hilirisasi.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan di bidang kesehatan akan berfokus pada penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu caranya dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.
"Di bidang kesehatan tentunya kita akan mengaktualisasi penurunan stunting menjaga kesehatan masyarakat termasuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat," katanya dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN tahun anggaran 2025 yang digelar secara daring, Selasa (30/7/2024).
Meski begitu, dia tidak menyebut secara rinci apakah program makanan bergizi yang masuk dalam pos belanja bidang kesehatan itu merupakan program makan siang gratis yang diusung Prabowo. Selain belanja di bidang kesehatan, pemerintah di tahun depan juga akan berfokus pada bidang pendidikan.
Rofyanto menyebut pada bidang pendidikan akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini untuk merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.
Kemudian pada perlindungan sosial, pemerintah akan mendorong untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Tak kalah penting, pemerintah juga akan belanja di bidang infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
"(Bidang) ketahanan pangan (pemerintah) untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan dan kualitas pangan. Kemudian (bidang) hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tentunya, di bidang penguatan investasi kita akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif," jelasnya.
Dia memastikan belanja prioritas itu akan sejalan dengan kebijakan umum pemerintah pusat. Dia menyebut ada empat fokus kebijakan umum belanja pemerintah pusat.
Pertama belanja birokrasi akan terus diefisienkan. Kedua, belanja modal akan didorong untuk mendukung transformasi ekonomi. Ketiga, belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Tentunya subsidi akan kita dorong menjadi lebih tepat sasaran subsidi BBM, subsidi LPG, maupun subsidi listrik. Tata kelolanya akan kita perbaiki dan regulasinya akan kita perkuat," ujarnya. (**/red)
