Nasional, Buana Informasi TV - Polemik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pegawai menjadi perhatian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden terpilih periode 2024-2029 itu berjanji akan mempelajari program tersebut dan mencari solusi yang terbaik.
"Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik," kata Prabowo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Seperti diketahui, banyak pihak yang menyatakan tidak setuju terkait program Tapera karena dirasa membebani. Elemen buruh juga sudah menggelar demo untuk menyampaikan tuntutan penolakan iuran Tapera.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga sudah angkat bicara mengenai polemik iuran Tapera. Jokowi memaklumi keberatan masyarakat setelah menghitun-hitung gaji yang bakal dipotong untuk iuran Tapera.
"Iya semua dihitunglah. Biasa. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat," ungkap Jokowi ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
Jokowi menyamakan kewajiban iuran tabungan perumahan lewat potongan gaji ini dengan iuran BPJS Kesehatan. Awalnya bagi masyarakat di luar penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan keberatan harus membayar iuran dari gajinya tiap bulan.
Seiring berjalannya program tersebut, masyarakat yang awalnya keberatan membayar iuran merasakan sendiri fasilitas kesehatan yang gratis.
"Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta kan juga ramai tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya," terang Jokowi.
Jokowi yakin keuntungan-keuntungan bagi masyarakat seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan pasti akan dirasakan juga setelah semua berjalan. Dalam hal ini tabungan perumahan membuat masyarakat lebih mudah untuk memiliki rumah.
"Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra," tutur Jokowi.
Menteri PUPR Akui Menyesal soal Tapera
Sementara itu, Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, menyesal terkait program Tapera yang ramai disorot publik karena iurannya dipotong dari gaji pegawai. Basuki mempertanyakan aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa.
Mulanya Basuki mengatakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah dikucurkan dana APBN mencapai Rp 105 triliun dari APBN. Basuki mengalkulasikan dana Tapera dapat terkumpul hingga Rp 50 triliun dalam 10 tahun ke depan.
"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah," kata Basuki seusai rapat kerja Komisi V DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).
Basuki kemudian mengungkit kritik yang muncul dari DPR hingga Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), terkait penerapan Tapera agar tak buru-buru diterapkan. Menurutnya, pihaknya turut mempertimbangkan itu.
"Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, Ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan itu," ujar dia. (**/red)
