Nasional, Buana Informasi TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan untuk memitigasi risiko pangan. Bantuan ini bakal diberikan sekaligus Rp 600 ribu pada Februari ini.
Langkah Jokowi ini dinilai banyak pihak dapat menguntungkan salah satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden saat Pemilu 2024. Kebetulan, Pemilu pun dilakukan bulan ini.

Jokowi menilai BLT yang digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Dia mengatakan sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR juga untuk memberikan semua bantuan sosial ke masyarakat dari dana APBN.

"Dan itu semuanya sekali lagi, itu kan sudah melalui mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita nggak seperti itu," beber Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Jokowi juga buka-bukaan soal alasan memberikan sederet bansos selama beberapa waktu ke belakang, mulai dari bantuan pangan beras, BLT El Nino, hingga yang teranyar BLT mitigasi risiko pangan.

Alasan utama pemberian sederet bantuan sosial itu adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan, meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia.

"Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah," papar Jokowi.

Menurut Jokowi, bantuan sosial yang diberikan juga sama sekali tak ada kaitannya untuk dipolitisasi sebagai keuntungan pada paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Pasalnya bantuan sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September tahun lalu.

"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan," papar Jokowi.

Soal dana BLT mitigasi risiko pangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya pernah menjelaskan anggaran untuk program ini mencapai Rp 11,25 triliun dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pencairan BLT akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024 sebesar Rp 600 ribu.

"Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 (triliun) untuk 18,8 juta KPM, untuk periode Januari-Februari-Maret. (Cair Februari) 3 bulan sekaligus," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024) yang lalu. (**/red)