Nasional, Buana Informasi TV - Muncul isu terjadi fragmentasi atau perpecahan dalam Kabinet Indonesia Maju dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Isu perpecahan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditepis dari internal menteri kabinet.
Hasto menyebut fragmentasi di tubuh kabinet Jokowi kian kuat sehingga suasana di kabinet tak lagi kondusif. Dugaan itu, kata dia, semakin diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial yang juga kader PDIP Tri Rismaharini atau Risma.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di Media Center TPN Gankar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Risma, sebut Hasto, mengatakan pemeriksaan terhadap menteri diperketat ketika hendak mengikuti rapat. Hasto meyakini saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.

"Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh udah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi," ujarnya.

Hasto lantas meminta agar Jokowi fokus melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Mengingat, amanat sebagai presiden telah tercantum salam konstitusi RI.

"Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan wospodo," tegasnya.

Mensesneg Pratikno menepis isu fragmentasi kabinet Jokowi yang diungkap oleh Haasto. Pratikno menegaskan kabinet solid.

"Kami di kabinet tetap kerja keras, solid, sinergis," kata Pratikno kepada wartawan, Selasa (30/1).

Pratikno menegaskan sidang dalam kabinet berjalan seperti biasanya. Semua menteri di kabinet memiliki kesempatan menyampaikan program dan gagasan masing-masing.

"Sidang kabinet berjalan seperti biasanya, semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan program dan gagasannya," ujarnya.

Terkait testimoni Mensos Risma yang diungkap Hasto, Pratikno enggan menjawab. Pratikno menegaskan baik sebelum hingga sesudah rapat semua menteri ngobrol dan berkelakar seperti biasa.

"Sebelum, di sela-sela dan sesudah sidang kabinet, kami semua ngobrol serta berkelakar dan tertawa seperti biasa," ujarnya.

Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, buka suara soal adanya anggapan miring terkait suasana kabinet mulai dari fragmentasi atau perpecahan hingga pemeriksaan menteri yang ketat jelang rapat. Ari menilai narasi tersebut terkesan memunculkan tendensi negatif ke kabinet.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya dari beberapa pihak yg sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Mulai isu kabinet tidak kompak (terfragmentasi), suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan TPA, menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur," kata Ari kepada wartawan, Rabu (31/1).

"Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita/narasi, seolah-olah para Menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," lanjut Ari.

Ari menyebut narasi politik itu tidak sesuai fakta. Ari mengatakan suasana menteri selalu cair dan akrab menjelang rapat. Tidak ada perbedaan suasana meskipun di tahun politik.

"Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya. Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang, sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri 'ngeriung', saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain," ujarnya.

"Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet. Menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab. Silaturahmi antar menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu," ucapnya.

Ari menepis pemeriksaan menteri diperketat. Dia memastikan semua teknis berjalan sesuai SOP yang ada di lingkungan Istana.

"Tidak benar ada pemeriksaan yg diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang/rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres," ucapnya.

Ari mengatakan proses pengambilan keputusan di kabinet juga dilakukan dengan melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai dengan tema yang dibahas. Setiap menteri memilik kesempatan menyampaikan gagasan yang sama.

"Rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan oleh Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung. Semua isu kebijakan dibahas di atas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

"Koordinasi dan kekompakan antar menteri juga terjaga dengan digelarnya rapat-rapat kordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh para Menko. Rapat koordinasi tingkat menteri menunjukkan konsolidasi di internal pemerintahan tetap berjalan, kompak dan solid sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ucapnya.

Wamenaker Afriansyah Noor menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya fragmentasi di kabinet Presiden Jokowi. Afriansyah menepis isu perpecahan di kabinet.

"Sebagai anak buah, tentunya Ibu Risma kan riskan karena kebetulan dia pembantunya presiden yang ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi PDIP kan begitu," kata Afriansyah kepada wartawan, Rabu (31/1).

Wakil Ketua TKN Prabowo_Gibran ini mengatakan, pernyataan Hasto mesti dievaluasi ulang, terutama terkait tudingan adanya pemeriksaan yang berlebihan ke salah satu menteri. Ia mengatakan perlakuan ke semua menteri sama dalam rapat kabinet.

"Kemudian apa yang disampaikan Mas Hasto itu saya pikir harus dievaluasi ulang bahwa buat beliau, dulu kan Mas Hasto bilang kami tetap ada di kabinet walaupun berbeda. Sudah, sekarang jalankan saja, jangan buat framing-framing seolah-olah terjadi perpecahan," ujar Afriansyah.

"Kalau soal rapat kabinet yang saya pernah ikuti, ketika saya mewakili menteri yang tidak bisa hadir, beberapa kali itu memang pemeriksaan kita ketat kok. Handphone ditaruh, yang setahu saya ya, semua disterilisasi, pakaian pun dalam undangan rapat ditentukan begitu. Paspampres mengeledah, namanya pengamanan ya itu wajar-wajar saja dan sampai sekarang masih dilakukan kok, tidak ada perbedaan," katanya.

Ia merespons testimoni Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang disampaikan Hasto. ia menyebut jika menteri tidak sepaham lagi dengan pemikiran presiden, ada baiknya untuk mundur.

"Kalau saya, saya jadi menterinya sosial, kalau memang tidak sepaham lagi dengan pemikiran-pemikiran presiden gitu ya, ya saya mundur dari kabinet. Ya kan, tidak usah membuat framing-framing, tidak usah membuat untuk kepentingan bangsa kita tetap harus membantu presiden. Kalau membantu presiden artinya kan harus setia dengan presiden, ya kan. Jangan mendua gitu," ujar Afriansyah.

Ia menepis adanya perpecahan di kabinet seperti yang disampaikan Hasto. Afriansyah menyarankan jika ada menteri yang merasa tak nyaman, maka ada baiknya untuk mundur.

"Tidak pecah lah. Kalau saya jadi teman-teman, menteri-menteri itu merasa nggak nyaman atau merasa berbeda apa, ya sudah keluar aja. Ngapain sih, kalau keluar kan juga tidak ada apa-apa, tidak masuk penjara juga dia keluar, tidak ada larangan, ajukan surat pemberhentian, selesai," ungkapnya.

Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan Hasto Kristiyanto untuk tidak terlalu mudah menduga-duga perihal Kabinet Indonesia Maju.

"Ada baiknya Mas Hasto tidak terlalu mudah menduga-duga. Tidak etis. Tidak baik melempar dugaan-dugaan yang memperkeruh suasana politik. Kita perlu menjaga proses demokrasi agar berlangsung meriah, sopan dan santuy, jauh dari dugaan dan fitnah yang memecah-belah," kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangannya, Rabu (31/1).

Sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Raja mengatakan dirinya berkomunikasi dengan anggota kabinet hampir setiap hari. "Semua bekerja dengan giat, tekun, dan sepenuh hati membantu Pak Presiden Jokowi yang diberi mandat oleh rakyat," ujarnya.

Raja menyadari masing-masing menteri tentu punya afiliasi dan prefensi politik. Itu sah-sah saja bahkan dijamin oleh konstitusi sebagai hak dasar warga negara.

"Namun saya melihat perbedaan pandangan dan nuansa politik tidak membuat kabinet terfragmentasi. Para anggota KIM adalah orang-orang yang berpendidikan dan dewasa, sangat mampu meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan personal dan partai politik," imbuhnya. (**/red)