Nasional, Buana Informasi TV - Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman menyinggung otoritarianisme terkait pernyataan Guntur Soekarnoputra soal Presiden Jokowi 'bisa diapakan' jika Ganjar-Mahfud menang pilpres. Juru kampanye TPN Ganjar-Mahfud, Choirul Anam berharap agar dinamika politik disikapi dengan bijak.
"Bagi saya menyikapi dinamika politik ya secara bijak saja, apalagi kan ini dinamika politik pasti setelah pemilihan jika dijalankan dengan cara yang beradab itu pasti pascapemilu akan terjadi kondisi pemulihan untuk saling berbagi dan menghormati dan sebagainya," kata Anam kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

"Terkait soal otoritarianisme ini sederhana saja, kalau itu cek faktanya, kita harus bawa cermin," tambahnya.

Anam menyebut otoritarianisme itu melekat sifatnya dengan kekerasan. Dia mengambil contoh pelanggaran HAM berat.

"Termasuk macetnya pengadilan untuk kejahatan-kejahatan tersebut. Itu watak dasar dari otoritarianisme. Sehingga ketika mengatakan bahwa muncul bibit-bibit otoritarianisme menurut saya ayolah kita bercermin faktanya kayak apa, siapa yang kalau dalam definisi dunia, definisi internasional itu pengertiannya itu lekatnya pelanggaran hak asasi manusia berat," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman menanggapi pernyataan Guntur Soekarnoputra soal 'gampang itu Jokowi mau diapain. PSI mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

"Pernyataan Mas Guntur memperlihatkan bibit-bibit otoritarianisme," kata Andy Budiman dalam keterangannya, Selasa (30/1).

"Indonesia adalah negara hukum atau rechtstaat bukan negara kekuasaan machtstaat di mana negara dijalankan berdasar kehendak individu atau orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan," imbuhnya.

Andy mengingatkan bahwa semangat reformasi adalah pembatasan kekuasaan. "Jangan menyampaikan pernyataan provokatif yang tidak mendidik," katanya.

Andy mengutip ungkapan terkenal Raja Louis XIV dari Prancis yang menggambarkan kekuasaanya yang absolut.

"Jangan mengajak orang kembali ke pola pikir otoritarianisme, di mana L'État, c'est moi atau negara adalah saya," imbuhnya. (**/red)