Nasional, Buana Informasi TV - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung seseorang yang memiliki kontrak politik di DKI Jakarta tapi tidak diteruskan. Pernyataan Anies ini mendapatkan respons dari berbagai partai politik.
Hal itu diungkap Anies dalam kunjungannya ke sejumlah Kiai dan Bu Nyai kampung di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kunjungan itu, Prof Siti Zuhro sebagai perwakilan Bu Nyai di Kecamatan Dau bertanya kepada Anies soal bagaimana menuntaskan kemiskinan khususnya di desa. Ia ingin Anies menekan kontrak politik sebagai bukti komitmennya ke Kiai dan Bu Nyai di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
"Dalam menuntaskan kemiskinan, khususnya bagaimana masyarakat yang ada di daerah, butuh komitmen dan kontrak politik dari Pak Anies," kata Siti Zuhro di Atamimi Place, Karangwidoro, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (18/11).
Anies kemudian mengungkit saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies mengklaim pihaknya sudah menuntaskan semua janji politik di Jakarta yang totalnya yakni 23 janji.
"Apa yang harus dikerjakan, yang harus dibicarakan adalah komitmen politik di dilaksanakan. Kami di Jakarta punya 23 janji dan 23 janji telah dilaksanakan, kenapa 23 janji bukan program? Kenapa? karena janji adalah utang," tutur Anies.
Anies mengatakan 23 janji itu diterjemahkan dengan 150 program dan dikembangkan lebih dari 1.000 kegiatan. Di sinilah, Anies kemudian mengungkit ada seseorang yang masih punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
"Tentu dilaksanakan di Jakarta semua janji-janji. Bahkan ada yang punya kontrak politik kemudian tidak diteruskan di Jakarta, bagian kami yang meneruskannya Prof Zuhro, karena yang bersangkutan tidak lagi di Jakarta," imbuhnya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi ia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).
"Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi," kata Mardani, Minggu (19/11/2023).
Mardani mengatakan politik adalah sebuah pilihan apakah akan berkomitmen pada janji atau sebaliknya. Ia mengatakan rakyat bisa menilai rekam jejak dari setiap pemimpin.
"Politik itu memang pilihan, jaga janji atau ambil momentum. Tapi apapun, sejarah akan mencatat semua pimpinan bisa dengan tinta emas atau tinta hitam yang kelam," tutur Mardani.
Ia mengatakan janji yang disampaikan Anies ke masyarakat Jakarta terbukti. Ia mengungkit seberapa besar janji yang akan diperjuangkan pemimpin setelah memperoleh sebuah jabatan.
"Tergantung berapa banyak manfaat bagi rakyat. AMIN di DKI jadi buktinya," imbuh Mardani.
"Kontrak politik tersebut tidak bisa dipenuhi karena diganti dengan kontrak politik yang lebih besar dan lebih penting. Itu yang dialami dan dijalani Pak Jokowi," kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno.
Hendrawan mengatakan saat itu Jokowi dihadapkan pada pilihan yang amat penting dalam perjalanan hidup dan peran politiknya. Menurutnya, dalam porsi dan varian yang berbeda-beda, semua orang juga sering dihadapkan pada situasi yang sama seperti Jokowi dulu.
"Itu sudah berlalu. Kita sekarang dapat berefleksi dan menilai, apakah pilihan tersebut tepat atau salah. Dalam kasus Pak Jokowi, pilihan tersebut tepat adanya," ucap Hendrawan.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyinggung Anies. Ia menyebut kontrak politik Anies di Jakarta pun ada yang tak tuntas.
"Memang kontrak politiknya Anies dituntaskan? Ada juga yang belum kan," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).
Awiek menyinggung soal program rumah DP 0 persen saat Anies menjadi Gubernur DKI. Ia menilai program itu belum dituntaskan oleh Anies di Jakarta.
Dia meminta Anies tidak melempar isu yang tidak jelas. Sebab, kata dia, Jokowi tidak bisa dianggap tak meneruskan kontrak politik sebagai Gubernur DKI karena terpilih menjadi Presiden RI yang tugasnya lebih besar.
"Ya sebaiknya tidak melempar isu-isu yang nggak jelas. Kalau kemudian Jokowi dari Gubernur jadi Presiden kan tidak bisa dianggap tidak meneruskan, karena kan ada penugasan yang lain," tegasnya.
Gerindra buka suara. Ketua Harian Gerindra Dasco mengatakan pihaknya akan mengecek dahulu siapa pihak yang dimaksud.
"Saya belum tahu apakah kontrak politik itu yang dimaksud belum selesai apakah kontrak politik dari Pak Anies atau Pak Jokowi," kata Dasco di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
"Ya karena itu kemudian tidak dinyatakan pada siapa ya balik lagi nanti kita tanyakan ke Pak Anies, kan gitu," lanjut dia.
Meski begitu, Dasco menilai kontrak politik di DKI semestinya dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.
"Kalau itu kemudian zamannya Pak Jokowi, seyogyanya pada saat Pak Anies gubernur, itu diingatkan dan dilakukan upaya-upaya supaya kontrak itu selesai, kan," ujarnya.(**/red)
