BANDARLAMPUNG, buanainformasi.tv - Pj. Gubernur Lampung Samsudin membuka Acara Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan Daerah pada Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jum'at (18/10/2024).
Acara tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.
Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran Dirjen Agus Fatoni dalam acara yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 itu.
Pertemuan ini, jelas Pj. Gubernur Samsudin, memiliki makna yang sangat strategis sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Saya mengajak semua yang hadir untuk dapat membangun komitmen secara bersama melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Pj. Gubernur Samsudin.
Terkait dengan anggaran, sebagaimana seringkali disampaikan Pj. Gubernur Samsudin dalam setiap kesempatan, bahwa Provinsi Lampung sampai saat ini memiliki anggaran yang masih di bawah jumlah penduduknya.
"Saat ini jumlah penduduk Lampung sekitar 9,4 juta, dan anggarannya sekitar Rp8 triliun, berarti di bawah. Sedangkan saya mengecek di Sumatera Selatan penduduknya 8,9 juta, dan anggaran apbd-nya Rp11,4 triliun, artinya anggarannya lebih besar dari pada jumlah penduduknya," ujar Samsudin.
Selama anggaran dengan jumlah penduduk tidak seimbang atau lebih tinggi, ujar Samsudin, selama itu pula kesejahteraan dan program-program tidak akan signifikan secara baik di sebuah provinsi itu.
"Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk meningkatkan anggaran lebih dari Rp9 triliun agar supaya lebih kita mengelola anggaran dengan baik dan betul-betul programnya bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Pj. Gubernur Samsudin.
"Kalau selama anggarannya di bawah jumlah penduduknya, maka yang terjadi adalah defisit lagi, itu yang akan terjadi, dan ini tugas kita semua untuk ke depan," tambahnya.
Samsudin meminta kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni untuk berbagi trik jitu bagaimana meningkatkan pendapatan, agar PAD Lampung bisa digenjot. "Kita bisa kita lari untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, sehingga PAD bisa melebihi dari jumlah penduduknya atau anggaran apbd-nya" katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Agus Fatoni menyampaikan bahwa acara ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Hari ini bersama Pj. Gubernur Lampung Samsudin bertemu dengan Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kalau di Provinsi dengan semua Kepala OPD, kalau Kabupaten/Kota dengan TAPD. Ada Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda dan Kepala Bagian Hukum,"ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka menjelaskan tentang pengelolaan anggaran tentang APBD. Dimana Kemendagri baru menerbitkan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD.
"Pedoman penyusunan APBD ini setiap tahun berubah, karena ada regulasi baru, ada kebutuhan baru, ada penyesuaian. Dan Permendagri inilah yang dijadikan untuk menyusun APBD baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota," ujarnya.
Agus Fatoni menuturkan bahwa kegiatan ini penting, karena di daerah itu peran APBD sangat penting. APBD itu harus bisa di rencanakan dengan baik, kemudian kita laksanakan dengan baik, dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
"Untuk bisa ketiganya itu harus memahami aturan. Maka hari ini kita lakukan peningkatan kapasitas,lakukan sosialisasi dan juga pertemuan dengan pejabat se-Provinsi Lampung," ujarnya.
Adapun sejumlah hal penting yang dalam pengelolaan tersebut, lanjut Agus Fatoni, bahwa di dalam pengelolaan anggaran itu harus direncanakan dengan baik dan sinkron dengan kegiatan Pemerintah Pusat.
"Kemudian juga didalam merencanakan anggaran tidak harus dibagi rata tetapi harus disesuaikan dengan skala prioritas," ujarnya.
"Selain itu, di dalam pelaksanaanya harus dilakukan percepatan untuk realisasi, karena dengan uang beredar di masyarakat maka ekonomi akan bergerak, pembangunan berjalan, pelayanan publik akan diperbaiki. Dengan begitu dampak tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Kalau meningkat tingkat kepercayaan masyarakat maka partisipasi juga akan meningkat," tambahnya. (ADV)
