Bandar Lampung, buanainformasi.tv - Tingkat kepatuhan membayar PKB di Lampung masih di bawah 50 persen dari total data based kendaraan bermotor.
"Hal ini dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan daerah karena masih terdapat potensi pendapatan yang belum tertagih," ujar Pj Gubernur Lampung Samsudin saat membuka Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah bertajuk Sinergi Pengelolaan Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 di Hotel Grand Mercure Lampung, Bandar Lampung, Selasa (16/7/2024).
Ia meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ikut berpartisipasi aktif terutama dalam pendataan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Disebutkan olehnya, bahwa bentuk sinergi yang dapat dilakukan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ini adalah dengan menerapkan Cost Sharing Role Sharing.
Lebih lanjut dijelaskan, Cost Sharing sendiri adalah pengelolaan pajak PKB dan BBNKB memerlukan pembiayaan dan pendanaan bersama.
Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan pada APBD Kabupaten/Kota terkait belanja optimalisasi pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
"Sementara Role Sharing adalah berbagi peran dalam mendukung optimalisasi. Pada tanggal 5 Januari 2025, mekanisme pengelolaan PKB dan BBNKB yang semula menerapkan Dana Bagi Hasil (DBH) berubah menjadi Split Payment,"
"Yang mana penyaluran pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB secara real time tersalurkan ke kas daerah Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki pendapatan yang dapat langsung digunakan untuk mendanai pembangunan di daerah masing-masing," tukasnya.
Samsudin meminta agar sinergi pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan mempercepat penyaluran penerimaan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Optimalkan pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB," katanya.
Sementara Plt Kepala Bapenda Provinsi Lampung Jon Novri menjelaskan saat ini pihaknya telah melakukan upaya optimalisasi penerimaan PKB melalui kegiatan pendataan dan penagihan tunggakan PKB secara door to door menggunakan aplikasi SIPP-PKB, Aksi Tempel-tempel (ATT) dan razia gabungan di seluruh wilayah Lampung.
"Yang sedang berjalan sampai 2 minggu ke depan," katanya. (**/red)
