Nasional, Buana Informasi TV - Tiga menteri koordinator (Menko) di bawah Kabinet Indonesia Maju hari ini meminta restu Badan Anggaran DPR RI untuk mendapatkan tambahan anggaran pada 2025. Usulan itu akan diperjuangkan agar disetujui.
"Terhadap pagunya kita setujui, terhadap usulannya kita perjuangkan bersama sebagai bagian dari komitmen legasi kita kepada para menko. Ketika itu disetujui, maka para menko kita anggap sudah selesai membahas," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja bersama para Menko, Rabu (5/6/2024).
Awalnya, Said mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengusulkan tambahan anggaran Rp 213,31 miliar. Dengan demikian lembaga yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu akan memiliki pagu anggaran Rp 487,40 miliar di 2025.
"Bidang Kemaritiman dan Investasi masih (butuh) Rp 213,312 miliar. Intinya jumlah pagu anggaran yang diusulkan untuk Kemenko Marves Rp 487,401 miliar," beber Said.
Kemudian Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta tambahan anggaran Rp 26,25 miliar menjadi Rp 277 miliar.
"Kami ajukan penambahan anggaran tidak banyak-banyak hanya Rp 26,25 miliar, yaitu untuk program prioritas pengurangan kemiskinan Rp 16,25 miliar, kemudian inisiatif baru untuk mendukung prioritas nasional dalam RKP 2025 Rp 10 miliar," beber Muhadjir.
Lalu Menko Bidang Polhukam Hadi Tjahjanto mengusulkan tambahan anggaran Rp 168,6 miliar menjadi Rp 445,95 miliar. Kebutuhan itu disebut untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam menjaga kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Dengan usulan tambahan anggaran tersebut, maka anggaran Kemenko Polhukam yang diusulkan menjadi Rp 445,95 miliar dari Rp 277,31 miliar. Besar harapan kami agar pimpinan dan anggota Banggar dapat menyetujui dan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran kami pada 2025," tutur Hadi.
Berikut rincian kebutuhan tambahan anggaran Kemenko Polhukam:
1. Untuk dukungan tugas teknis dan operasional Kemenko Polhukam di IKN sebesar Rp 82,2 miliar yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pemindahan operasional Kemenko Polhukam ke IKN pada kloter pertama.
2. Pengukuran indeks demokrasi indonesia (IDI) sebesar Rp 2,3 miliar.
3. Rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian kepemimpinan dan peran Indonesia pada forum internasional di bidang politik hukum dan keamanan sebesar Rp 5,8 miliar.
4. Rekomendasi kebijakan bidang penegakkan hukum, permasalahan hukum, proses bisnis administrasi, peraturan pertukaran penanganan perkara pidana sebesar Rp 6 miliar.
5. Rekomendasi kebijakan bidang penguatan keamanan laut, penguasaan teknologi pertahanan dan pembangunan pertahanan siber sebesar Rp 2,7 miliar.
6. Rekomendasi kebijakan bidang pemberantasan dan penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online dan pornografi online, penanganan pengungsi dari luar negeri, dan penanggulangan kebakaran hutan lahan sebesar Rp 6,7 miliar.
7. Rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa sebesar Rp 14,6 miliar yang dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan pada masa transisi pemerintahan.
8. Dukungan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, tata laksana dan keamanan data informasi sebesar Rp 10 miliar.
9. Pengembangan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebesar Rp 313 juta.
10. Pemenuhan sarana dan prasarana Kemenko polhukam sebesar Rp 20 miliar.
11. Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana, dukungan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kompolnas sebesar Rp 4,6 miliar.
12. Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Komjak RI sebesar Rp 10,2 miliar. (**/red)
