Nasional, Buana Informasi TV - Dalam waktu dekat, Elon Musk akan menyediakan akses internet ke pelanggan ritel di Indonesia. Praktisi kedirgantaraan menyoroti kajian keamanan dan kebutuhan Starlink di Indonesia harus diungkap ke publik.

Dr Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kedirgantaraan, mengatakan perkembangan satelit berkembang pesat. Dari satelit GEO yang berukuran dan berkapasitas besar, kini hadir satelit LEO yang menjanjikan latensi jauh lebih rendah dari GEO.

Lily mengatakan satelit sudah mengalami revolusi yang sangat cepat, membuat ruang angkasa dan ruang antariksa di atas Indonesia menjadi sangat strategis. Selain adanya besarnya potensi sampah antariksa, menurut Lilly faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan berusaha.

"Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor keamanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai aspek keamanan dan kedaulatan ketika Starlink diberikan izin berusaha," kata Lilly dalam pernyataan tertulisnya.

Selain karena sistem dan data yang ada tidak berada di wilayah kedaulatan mereka, Lily menilai jika Starlink masuk ke suatu wilayah negara itu sejatinya sudah membuka kerentanan terhadap keamanan suatu negara. Wahana ruang angkasa itu seolah-olah senyap dan terlihat kasat mata, namun punya potensi ancaman keamanan serta kedaulatan suatu negara.

Disampaikannya, Indonesia sebagai negara kepulauan dan dengan kekuatan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar, maka banyak harusnya diproteksi pemerintah dari potensi ancaman kedaulatan dan kemaslahatan rakyatnya dari upaya-upaya yang merugikan negara.

Starlink sendiri akan melalui tahapan uji coba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum resmi jualan internet ke masyarakat luas. Terkait lokasi pengujian ini, Lily mengkhawatirkan IKN adalah calon ibu kota Indonesia yang dinilai sangat strategis.

Lily mengatakan sebelum Kominfo memberikan izin berusaha bagi Starlink, seharusnya kajian mendalam baik itu kebutuhan layanan telekomunikasi menggunakan satelit dan kajian keamanan nasional dapat dibuka terlebih dahulu ke publik.

Tujuannya agar publik mengetahui berapa besar kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia. Sehingga ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dapat diminimalisir.

"Jika sudah ada hitungan kebutuhannya, manfaatkan dulu sumber daya yang ada. Jika sudah tidak ada, boleh menggunakan sumber daya dari luar. Menurut saya yang saat ini dibutuhkan adalah pembenahan tata kelola industri telekomunikasi dan satelit nasional. Leverage harus dilihat secara mendalam dan jelas. Kita masih rancu membedakan antara ranah G2G dan B2B. Leverage Starlink itu merupakan ranah B2B," pungkas Lilly. (**/red)