Nasional, Buana Informasi TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengkoordinasikan penyaluran sebanyak 700 ribu ton beras ke toko ritel modern hingga pasar tradisional. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi kelangkaan beras premium di sejumlah gerai ritel.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. Arief menjelaskan, nantinya sebagian dari beras-beras tersebut akan didistribusikan dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Arief mengatakan, beras-beras tersebut didistribusikan dari sana lantaran stoknya melimpah. Namun salah satu kendala penyerapannya ke ritel, ialah kemasannya yang besar hingga 50 kg. Sedangkan di ritel sendiri dijual dengan ukuran 5 kg, sehingga akan dilakukan repackaging.
"Pak Presiden memerintahkan hari ini semuanya tolong di convert ke 5 kg, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional. Kemudian yang komersial sudah dipersiapkan 200 ribu ton," terang Arief, ditemui di Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Ia menambahkan, sekitar 50 ribu ton beras akan digelontorkan oleh Food Station untuk wilayah Jabodetabek. Selain beras komersil, pihaknya juga akan mendistribusikan beras SPHP 5 kg ke ritel modern maupun pasar tradisional.
Arief juga menjamin, proses distribusi akan dipercepat demi membantu mengendalikan kondisi di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan rapat bersama Jokowi dan sejumlah menteri yang telah dilakukan pada pagi ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bulog, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).
"Tadi saya minta tolong Pak Dirut Food Station, Ketua Aprindo, kemudian para penggiling padi, pedagang, dan Bulog yang ada di sini, karena kami mau mempercepat, cetak yang 5 kg SPHP. Nanti Bulog akan berkoordinasi dengan penggiling padi, cetak secepatnya, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional," jelasnya.
Ia juga menjelaskan, langkah pembatasan pembelian beras di toko ritel akan terus dilaksanakan. Dalam hal ini, masyarakat dibatasi untuk membeli maksimal 10 kg beras atau 2 kali 5 kg. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga pemerataan produk.
Kemudian, saat dikonfirmasi lebih lanjut menyangkut besaran alokasi beras yang akan digelontorkan pemerintah, Arief menjelaskan bahwa pemerintah akan menggelontorkan sekitar 700 ribu ton beras dalam waktu dua bulan ini.
"Beras komersial 200 ribu ton sampai dengan Maret 2024. Beras SPHP 250 ribu ton per bulan, dikerjakan dalam dua bulan (sampai Maret)," ujar Arief, dikonfirmasi secara terpisah terpisah.
Dengan demikian, apabila dijumlahkan, maka total ada 500 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan 200 ribu ton beras komersil hingga Maret. Lalu secara keseluruhan, total ada sekitar 700 ribu ton beras. Arief menekankan, besaran tersebut akan digelontorkan ke pasar modern dan pasar tradisional.
Adapun alasan kenapa langkah ini dilakukan hanya sampai bulan Maret ialah lantaran pada bulan tersebut akan ada panen besar. Menurut KSA BPS, diproyeksikan momentum tersebut akan menghasilkan 3,5 juta ton beras. (**/red)
