Nasional, Buana Informasi TV - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saling balas buntut hilirisasi di sektor tambang yang disebutnya ugal-ugalan. Cak Imin bersedia datang ke lokasi jika ada ajakan dari Luhut.
Bahasan soal hilirisasi di sektor tambang awalnya disinggung Cak Imin di panggung debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024). Tema debat cawapres kedua itu yakni Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.
Cak Imin awalnya menyoroti data dari Kementerian ESDM terkait pertambangan legal dan ilegal di Indonesia.
"Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang ilegal saja tidak membawa kesejahteraan," kata Cak Imin di JCC Senayan, Jakarta Pusat.
Cak Imin kemudian menyinggung terkait kebijakan hilirisasi di sektor tambang. Cak Imin menilai kebijakan itu tidak memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
"Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," katanya.
Luhut kemudian membantah pernyataan Cak Imin soal hilirisasi ugal-ugalan. Luhut ingin mengundang Cak Imin untuk berkunjung ke lokasi.
Pernyataan Luhut disampaikan dalam video yang diunggah, di akun Instagram pribadinya, dilihat, Rabu (24/1/2024). Dalam video itu, Luhut menjawab pertanyaan 'Cak Imin sebut program hilirisasi ugal-ugalan dan tidak membawa kesejahteraan. Tanggapan bapak?'.
"Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin tuh berkunjung ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri. Seeing is believing, gitu," kata Luhut.
Luhut kemudian menyampaikan agar tidak berbohong ke publik. Dia menilai membohongi publik bukan karakter yang bagus.
"Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai suatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," katanya.
Selain itu, Luhut kemudian ditanya soal data kemiskinan di Sulawesi Tengah. Luhut menjabarkan ada penurunan di data tahun 2023.
"Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7 persen, nah data tahun 2023 itu 12,4 persen, jadi turun kemiskinan di sana itu. Nah itu apa? Ya karena pertumbuhan ekonomi di sana," katanya.
"Kemudian kalau di Morowali kita lihat di tahun 2015 itu 15,8 persen kemiskinannya dan 2023 ini kita lihat 12,3 persen kemiskinan," lanjut Luhut.
Luhut menyampaikan ada perbaikan ekonomi. Namun, Luhut mengakui penurunan angka kemiskinan itu belum cukup.
"Saya sudah jelaskan bahwa sudah ada politeknik yang didirikan di situ, sekali-kali berkunjung deh ke politekniknya. Menurut saya itu bagus. Dan guru-gurunya juga berkelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI, yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktik di industrinya," kata Luhut.
"Malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja. Menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita kan mana pernah punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Pergi lihat ke sana," ucap Luhut.
Cak Imin siap mengecek ke lapangan seperti apa yang disampaikan Luhut. Dia mengatakan dengan mengecek langsung bisa ketahuan manfaat dan mudharatnya.
"Siap saja. Kita tiap saat bisa ngecek, antara apa ya bahasa NU-nya mudharat dan manfaatnya," kata Cak Imin di tempat pembudidayaan ikan air tawar, Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Kamis (25/1/2024).
Cak Imin mengaku siap membuktikan pernyataannya mengenai program hilirisasi yang dinilainya tidak menguntungkan rakyat. Dia menegaskan semua bisa dicek apakah rakyat dapat menikmati hasil dari program tersebut atau tidak.
"Ya kita buktikan, kita buktikan. Bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya," ujar Cak Imin.
"Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga liat di Kalimantan, Batu Bara. Apakah rakyat menikmati? Cek. Ayo kita cek," imbuhnya. (**/red)