Nasional, Buana Informasi TV - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengumumkan negaranya tidak akan lagi mengupayakan rekonsiliasi dengan Korea Selatan (Korsel). Kim pun menyerukan penyusunan ulang konstitusi Korut untuk menghilangkan gagasan kenegaraan bersama antara dua Korea yang terpecah akibat perang itu.
Langkah bersejarah untuk membatalkan upaya unifikasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini, terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.

Dilansir Associated Press, Selasa (16/1/2024), dilaporkan media pemerintah Korut, KCNA, dalam pidatonya di sidang parlemen Korut, Majelis Rakyat Tertinggi pada Senin (15/1) waktu setempat, Kim menyalahkan Korea Selatan dan Amerika Serikat karena meningkatkan ketegangan di kawasan, dengan perluasan latihan militer gabungan mereka, pengerahan aset militer strategis AS, dan kerja sama keamanan trilateral dengan Jepang. Kim menyebut tindakan tersebut telah mengubah Semenanjung Korea menjadi zona risiko perang yang berbahaya.

Kim mengatakan bahwa mustahil bagi Korea Utara untuk melakukan rekonsiliasi dan reunifikasi secara damai dengan Korea Selatan, yang digambarkannya sebagai "antek kelas atas" dari kekuatan luar yang terobsesi dengan manuver konfrontatif.

Dia pun menyerukan agar parlemen menulis ulang konstitusi Korea Utara untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai "musuh utama" bagi Korea Utara.

Kim juga memerintahkan penghapusan simbol-simbol rekonsiliasi antar-Korea di masa lalu, untuk "sepenuhnya menghilangkan konsep-konsep seperti 'reunifikasi', 'rekonsiliasi' dan 'saudara sebangsa' dari sejarah nasional republik kita."

Kim Jong Un secara khusus menuntut pemotongan jalur kereta api lintas batas dan merobohkan sebuah monumen di Pyongyang untuk menghormati upaya reunifikasi, yang oleh Kim digambarkan sebagai hal yang merusak pemandangan.

"Ini adalah kesimpulan akhir yang diambil dari sejarah pahit hubungan antar-Korea bahwa kita tidak bisa menempuh jalan pemulihan nasional dan reunifikasi bersama-sama," katanya.

Kim juga mengumumkan untuk membubarkan lembaga-lembaga penting pemerintah yang ditugaskan mengelola hubungan dengan Korea Selatan.

"Komite Reunifikasi Damai Negara, Biro Kerja Sama Ekonomi Nasional dan Badan Pariwisata Internasional (Diamond Mountain), alat-alat yang ada untuk dialog, negosiasi dan kerja sama (Utara-Selatan), dihapuskan," kata Majelis Rakyat Tertinggi dalam sebuah pernyataan. (**/red)