Nasional, Buana Informasi TV - PT PLN (Persero) memaparkan program dan strategi untuk dekarbonisasi sektor kelistrikan Tanah Air. Salah satunya adalah strategi dan mekanisme dalam pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memaparkan, emisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia saat ini sekitar 260 juta metrik ton. Jika dibiarkan, maka jumlah tersebut akan meningkat menjadi 1 miliar metrik ton pada tahun 2060.
Karena itu, PLN telah mengambil langkah agresif dengan mendesain ulang Rencana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional dan menghapus rencana penambahan 13 Gigawatt (GW) pembangkit berbasis batu bara. Langkah ini dinilai mampu menghindarkan emisi hingga 1,8 miliar metrik ton CO2.
"Kami memahami bahwa kami perlu menciptakan lebih banyak ruang untuk pengembangan energi terbarukan. Pada saat itu juga kami mencanangkan target net zero emissions pada tahun 2060," ungkap Darmawan dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).
Saat berbicara dalam gelaran KTT Iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) (5/12) itu, Darmawan menilai tantangan terbesar transisi energi tidak terletak dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, tetapi dalam pendanaan untuk pensiun dini pembangkit batu bara. Untuk mengatasi tantangan ini, PLN telah menjalin kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB) dan merancang mekanisme pendanaan yang disebut Energy Transition Mechanism (ETM).
"Mekanismenya sangat sederhana. Dengan perpaduan pembiayaan ramah lingkungan, kami dapat memperoleh dana berbiaya rendah. Dengan ini kami bisa mengakuisisi pengembang proyek lama dan biayanya lebih rendah daripada kami dapat mempercepat pengembaliannya," jelasnya.
Selain itu, PLN juga mengembangkan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Skema ARED secara agresif akan menambah kapasitas pembangkit PLN 75% dari energi terbarukan dan 25% dari gas.
ARED jug diproyeksikan mampu mengatasi tantangan mismatch antara sumber daya energi terbarukan berskala besar dengan pusat permintaan dengan membangun green enabling transmission line. Sedangkan tantangan intermitensi listrik berbasis energi baru terbarukan akan diatasi melalui pembangunan Smart Grid dan flexible generation hingga smart meter.
"Dengan adanya acara seperti COP28 ini, memberikan kami kebanggaan dan keyakinan. Komunitas global yang tadinya terpecah-pecah kini bersatu. Jadi, kami punya keyakinan kuat bahwa kita akan mampu untuk terus bergerak maju, apapun tantangannya misi ini dapat diwujudkan," ucap Darmawan.
Sebelumnya, Chief Executive Officer COP 28, Adnan Amin mengatakan COP28 mendorong agar proses dekarbonisasi dalam transisi energi melalui penghentian pemanfaatan batubara bisa terlaksana secara bertahap. Oleh karena itu, pihaknya juga mengajak seluruh 60 negara yang tergabung untuk mengambil tanggung jawab dan segera bergeser dari batu bara ke energi bersih.
"Dunia harus mempercepat transisi energi dengan cara yang tertib, adil dan merata. Dengan mempertimbangkan sekuritas energi, dan memastikan bahwa pendanaan serta teknologinya tersedia untuk negara-negara berkembang," ujar Amin.
Pada kegiatan yang mengusung tema 'Enabling a Just and management Transition for Coal', Amin mengatakan COP28 mendorong proses pelaksanaan dekarbonisasi dalam transisi energi melalui penghentian pemanfaatan batubara secara bertahap. Ia juga mengajak seluruh 60 negara yang tergabung untuk mengambil tanggung jawab dan segera bergeser dari batu bara ke energi bersih.
Amin melanjutkan penghentian pemanfaatan batu bara merupakan bagian penting dari transisi energi. Karena saat ini, listrik yang berbasis batu bara menyumbang sekitar 27% emisi energi dan industri global.
Adapun tantangannya, menurut Amin adalah akan ada sejumlah besar modal yang terkunci dan tidak dapat diganti untuk aset batubara di negara-negara Selatan. Hal itu dikarenakan usia pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia dan Afrika jauh lebih muda dibandingkan dengan wilayah Utara.
"Kita harus menyediakan alat yang diperlukan untuk membantu beralih dari batu bara ke energi bersih. Hal ini memerlukan inovasi mekanisme pendanaan iklim yang inovatif, termasuk kredit transisi yang dapat membantu pemerintah dan perusahaan melakukan pensiun dini (pembangkit batu bara)," jelas Amin.
Sementara itu, Climate Change Ambassador Perancis, Stephane Crouzat menilai negara berkembang seperti Indonesia sudah melakukan berbagai terobosan untuk mengurangi emisi karbon. Keterlibatan lembaga keuangan internasional dan juga pihak swasta dalam perluasan investasi perlu didorong.
"Kami sepakat bahwa dalam mengatasi transisi energi butuh langkah aktif sektor swasta. Kami sendiri, bersama World Bank dan IMF sedang memetakan instrumen investasi yang menarik bagi pengembangan energi bersih. Kami juga mendorong adanya instrumen insentif yang tepat untuk pengembangan energi bersih di negara berkembang," tegas Stephane Crouzat. (**/red)
