Nasional, Buana Informasi TV - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut penerapan reformasi birokrasi masih belum terlihat dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan. Ma'ruf mengatakan hal itu terjadi karena masih adanya korupsi, termasuk oleh oknum aparat penegak hukum dan pemeriksa keuangan.
"Saat ini, implementasi RB (Reformasi Birokrasi) di tingkat pemerintah kabupaten/kota masih menuntut upaya kita bersama. Data dari KemenPAN-RB mencatat kurang lebih 32%, atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori 'Baik'," kata Ma'ruf di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (6/12/2023).
Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam acara apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023. Ma'ruf menilai jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh indeks reformasi birokrasi lebih rendah jika dibandingkan kementerian dan lembaga.
"Angka ini adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian/lembaga yaitu sekitar 92%, dan pemerintah provinsi sekitar 88%," kata dia.
Ma'ruf menyoroti peningkatan indeks reformasi birokrasi belum berdampak terhadap pencapaian target nasional. Antara lain, kata Ma'ruf, penurunan kemiskinan hingga peningkatan investasi.
"Persoalan lainnya adalah meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya," tutur dia.
Ma'ruf lantas menyinggung kasus korupsi yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan pemeriksa pengelola keuangan. Hal itu menurutnya menjadi tantangan yang harus diatasi.
"Kemudian, kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara," sebut dia.
"Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan," kata dia.
Menurut Ma'ruf, perbaikan tata kelola pemerintah harusnya bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Termasuk salah satunya mencegah terjadinya korupsi.
"Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal," pungkasnya. (**/red)
