breaking news Baru

Ketua DPC KWRI Soroti Anggaran Dana Desa Pekon Podomoro

Pringsewu, Buana Informasi TV – Di temui di kantornya ketua DPC Koalisi Wartawan Rangking Indonesia (KW-RI) kabupaten Pringsewu yang beralamat di Jalan Jalur Dua Sidoharjo, Shohendra Gunawan menanggapi Berita yang beredar di berbagai media,

Ketua KW-RI menduga, kepala pekon
Podomoro secara bersama-sama sistematis dan terencana menyalahgunakan Anggaran Dana Desa terutama pembiayaan pembayaran internet sebesar Rp. 300 juta yang dikelola Bumdesa Podomoro.

Seharusnya Pekon Podomoro mengalokasikan dana sesuai dengan yang telah di arahkan oleh Presiden RI, Di mana seharusnya di gunakan untuk kesejahteraan rakyat, dalam hal ini Pekon Podomoro terkesan tidak mengikuti arahan yang ada, dan monitoring dan evaluasi (monev) dari inspektorat dan dinas pemberdayaan masyarakat pekon (DPMP) Pringsewu patut diduga main mata dengan aparat pekon Podomoro.”ujar Gunawan

Di mana di duga Pekon Podomoro lanjut Gunawan menganggarkan dana sebesar 300 juta lebih untuk usaha Internet yang di keluarkan oleh BUMDES Pekon.

Hal ini sangat mungkin Negara dirugikan seperti penggunaan Dana BUMDDES th 2022, Yang saya ketahui dari berbagai sumber Media yang ada, Tidak adanya transparansi kepada masyarakat pekon setempat dari pengalokasian Dana yang di kucurkan dan Dana yang di anggarkan sangat besar.

Saya bukan hanya pertanyakan penggunaan Anggaran ini , kami sudah lakukan pull Data dan Baket juga , Perlu di ketahuai menurut beberapa warga masyarakat mereka juga tidak mengetahui untuk apa saja anggaran itu di peruntuka Sehingga di duga Kepala Pekon Podomoro berinisial S tidak transparansi dalam mengelola anggaran tersebut.”tukas Gunawan

Shohendra Gunawan menjelaskan Bahwa Kami sebagai kontrol sosial, Akan melaporkan ini sampai dengan ke Aparat Penegak Hukum agar kepala pekon lebih amanah lagi dalam mengelola anggaran DD sesuai undang – undang desa

Sampai dengan berita ini di turunkan , Kepala Pekon Podomoro sulit untuk di hubungi dan dimintai klarifikasi sehubungan dengan penyalahgunaan Dana Desa di Wilayah kerjanya. Bahkan Kepala Pekon S terkesan menghindari awak media dengan berbagai alasan. (**/red)