Nasional, Buana Informasi TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran Rp 443,4 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023. Hal ini dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi.

"Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Lebih rinci dijelaskan besaran bansos senilai Rp 443,4 triliun itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp 44,5 triliun. Kemudian penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 44,5 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp 7,5 triliun.

Lebih lanjut, dana perlinsos itu juga mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp 21,3 triliun. Lalu subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp 68,7 triliun.

Kemudian untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 4,6 juta debitur sebesar Rp 40,9 triliun, bantuan pangan 21,3 juta keluarga sebesar Rp 7,8 triliun, serta BLT desa Rp 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga.

Selain itu, APBN 2023 juga digelontorkan untuk subsidi yang realisasinya sepanjang 2023 tembus di angka Rp 269,6 triliun. Angka tersebut naik 6,6% dibandingkan 2022 yang mencapai Rp 252,8 triliun.

Bendahara Negara tersebut menjelaskan tumbuhnya subsidi energi dipengaruhi oleh realisasi subsidi non-energi yang meningkat. Khususnya subsidi pupuk dan Bunga KUR.

Berdasarkan komponen, realisasi subsidi energi di 2023 tercatat Rp 164,3 triliun. Dengan rincian untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp 95,6 triliun, kemudian untuk subsidi listrik sebesar Rp 68,7 triliun.

"Subsidi ini belanjanya jadi lebih rendah dari yang dianggarkan semula karena harga BBM turun," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani bilang pihaknya sudah menyalurkan 16,5 juta kiloliter (KL) BBM jenis solar dan minyak tanah, LPG 3 kg 7,7 juta metrikton (MT), serta subsidi untuk 40 juta pelanggan listrik bersubsidi.

"Kalau subsidi energi growth-nya negatif 4,4% karena harga minyak turun, namun kurs kita agak melemah. Jadi memang harganya dari sisi belanja subsidi masih relatif meningkat," ungkapnya.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi non-energi tercatat sebesar Rp 105,3 triliun atau tumbuh 30,1%. Rinciannya subsidi pupuk Rp 42,1 triliun, PSO Rp 5,1 triliun, bunga kredit program Rp 46,9 triliun, dan subsidi pajak DTP Rp 11,3 triliun.

"Untuk pupuk juga kita bagikan berdasarkan nama dan lokasi sehingga kita juga tau petani mana yang benar-benar kita mau bantu," katanya. (**/red)