Nasional, Buana Informasi TV - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid silang pendapat dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buntut kasus kekerasan oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Bagaimana duduk perkaranya?

Awalnya, Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan pers terkait kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Hasto melempar tudingan di balik kasus kekerasan tersebut.

"Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (/1/2024).

Hasto bercerita bahwa dalam diskusi dengan salah satu tokoh HAM guna mencari akar kekerasan oknum TNI tersebut, diduga tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo Subianto sebagai Menhan dan sebagai capres. Sehingga tercipta kesan adanya 'emotional bonding' di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo.

"Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," sebutnya.

Ketua Komisi yang membawahi bidang pertahanan Meutya Hafid lantas merespons pandangan Hasto. Menurut Meutya Hafid, TNI tidak perlu ditarik-tarik ke dalam konteks persaingan Pilpres.

"Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI," ujar Meutya Hafid dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Bagi Meutya Hafid, jika terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan, maka perlu diusut dan ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI ataupun simpatisan partai politik.

"Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan. Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu.

Meutya Hafid juga mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.

Survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023 menempatkan TNI di tingkat teratas dengan presentase kepercayaan publik mencapai 91,2%.

"TNI adalah kebanggan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis," tutup Meutya Hafid.

Hasto Sepakati Meutya Hafid, Tapi...
Hasto Kristiyanto merespons balik Meutya Hafid yang meminta agar tak menarik TNI ke pusaran politik buntut kasus Boyolali. Hasto setuju dengan pendapat tersebut.

"Baik, jadi kami setuju bahwa TNI dan Polri memang institusi negara yang memiliki peran besar menjaga NKRI sehingga harus netral. Jangan korbankan institusi TNI, Polri, oleh ambisi orang per orang apalagi dengan motif untuk jabatan dan motif hal-hal yang terkait dengan politik praktis," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun 2024 PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Hasto lantas mengungkap hasil analisis tim internalnya bahwa masih ada kesalahan pandangan di masyarakat dalam mempersepsikan Prabowo sebagai Menhan ataupun capres. Dia yakin TNI-Polri dapat menjaga netralitas.

"Banyak analisis kami dengan tim dari civil society itu memang ada yang salah mempersepsikan Pak Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Menhan (Menteri Pertahanan), dan sebagai capres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kami percaya bahwa TNI-Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral jangan masuk dalam godaan politik praktis," ujar Hasto.

Hasto menekankan kasus di Boyolali yang menyeret relawan Ganjar dan Mahfud menunjukkan tindakan tak terpuji. Ia mendesak Panglima TNI untuk menuntaskan kasus itu hingga ke akar.

"Ini yang paling penting, tetapi terhadap kasus penganiayaan, yang terjadi di Boyolali itu jelas-jelas menunjukkan suatu sikap yang tidak terpuji," tutur Hasto.

"Karena itulah kami mendesak Panglima TNI untuk segera mengusut tuntas, ini yang kami harapkan sehingga mari kita jaga marwah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ini dengan sebaik-baiknya," tuturnya. (**/red)