Bandar Lampung ,buanainformasi.tv--- Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri pembukaan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) secara daring, di Hotel Aston, Kamis (21/9/2023).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ini dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw dan dilaksanakan di 33 Provinsi se-Indonesia.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada aparatur pemerintah desa (Kepala Desa, Perangkat Desa) serta Pengurus Kelembagaan Desa (BPD, LKD) sejalan dengan tujuan dari P3PD, memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam meningkatkan kualitas belanja desa.

Desa merupakan pondasi dari pembangunan di Provinsi Lampung, desa-desa yang kuat akan menjadi pondasi yang kokoh bagi kemajuan provinsi.

Di Provinsi Lampung, sebagian besar penduduk tinggal di desa dan potensi sumber daya alam yang luar biasa banyak terdapat di desa. Untuk mendorong terjadinya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan harus dilakukan dan dimulai dari desa.

Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyebutkan bahwa dirinya mempunyai komitmen untuk memajukan desa dan mengatasi kemiskinan melalui program unggulan Provinsi Lampung, yaitu Smart Village Menuju Desa Berjaya. Smart Village adalah desa cerdas berbasis digital. Beberapa program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung antara lain, e-Samdes (elektronik Samsat Desa), DesaMart dan Implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB).

Sejak tahun 2021, telah dikembangkan inovasi pelayanan pembayaran PKB melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan aplikasi e-Samdes dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Sampai saat ini sudah sebanyak 277 Bumdes menjadi agen e-Samdes.

Tujuan program Smart Village ini yaitu optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial-ekonomi di Indonesia. Adapun fokus kegiatan pada Layanan Administrasi Pemerintahan Desa, Layanan Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur. Yang meliputi antara lain kemudahan layanan surat-menyurat, pembayaran pajak daerah, pembuatan akta lahir, kartu keluarga, layanan transaksi perbankan, menunjang Program Kartu Petani Berjaya, pemberdayaan Bumdes, pemanfaatan data secara terintegrasi (data penanganan Covid-19, data penerima bantuan sosial), uji coba e-voting pilkades, dan lain-lain.

Dengan dukungan berbagai program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya, Smart Village desa cerdas berbasis digital, dan lain-lain, desa di Provinsi Lampung mengalami kemajuan. Gubernur mengungkapkan, dari 2446 jumlah desa di Provinsi Lampung, sekarang sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “sangat tertinggal.” Saat ini sebagian besar sudah “berkembang,” “maju,” dan bahkan “mandiri.”

Terobosan-terobosan untuk memajukan ekonomi perdesaan terus dilakukan. Pada Januari 2023 yang lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menganugerahkan Lencana Abdi Ekonomi Desa kepada Gubernur sebagai tanda komitmen dan kerja keras dalam membina Inovasi Pelayanan BUMDes Melalui Elektronik Samsat Desa.

Pengelolaan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai sebagai terobosan yang dampaknya cukup signifikan, karena tidak hanya bisa melayani warga desanya, desa sekitar, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi BUMDes. 

Gubernur mengajak anak-anak muda yang berasal dari desa untuk kembali ke desa dan membangun desanya. Gubernur juga mengajak para Kepala Desa agar memberdayakan anak-anak muda dalam mengelola desa.

"Kepala Desa harus mengubah citra dan membuka wawasan, bagaimana caranya anak-anak muda yang berpendidikan, kembali, dan diberikan kepercayaan membangun desa melalui program-program yang sudah Saya sampaikan," kata Gubernur Arinal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan bahwa tanggung jawab memajukan desa, bukan hanya ada di pundak pemerintah desa atau kelembagaan desa, tetapi juga ada di pundak seluruh lapisan masyarakat sebagai warga negara yang peduli terhadap pembangunan daerah.

Kolaborasi dan sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa sangat diperlukan. Kerjasama yang baik antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan semua stakeholder lokal adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

"Mari bersama-sama bekerja keras, belajar dengan tekun, dan bekerjasama secara sinergis untuk mewujudkan visi pembangunan desa yang lebih baik di Provinsi Lampung. Semoga pelatihan ini menjadi langkah awal yang positif menuju masa depan yang cerah bagi desa-desa kita," ucap Gubernur. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).