Nasional, Buana Informasi TV - KPK meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2023. KPK mengatakan hasil survei dapat digunakan untuk memetakan risiko korupsi dalam tata kelola pendidikan di Indonesia.
"Survei Penilaian Integritas Pendidikan atau disebut juga SPI Pendidikan merupakan upaya KPK dalam mengukur dampak program pendidikan antikorupsi yang diinisiasi secara kolaboratif oleh seluruh stakeholder pendidikan di Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Dia mengatakan ada tiga indikator yang dinilai dalam SPI Pendidikan 2023. Tiga aspek itu mulai dari integritas peserta didik hingga risiko tata kelola pendidikan nasional.

"Melalui SPI Pendidikan KPK berupaya memotret dan memetakan kondisi integritas pendidikan. Ada tiga aspek utama yaitu karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait internalisasi nilai integritas dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan," jelas Tanak.

Dia menjelaskan SPI Pendidikan 2023 diikuti oleh 3.108 satu pendidikan dari seluruh provinsi di Indonesia. SPI Pendidikan juga melibatkan 82.282 responden.

Menurut Tanak, hasil SPI Pendidikan 2023 dapat digunakan untuk perbaikan sistem antikorupsi pendidikan yang dijalankan Kemendikbud Ristek hingga Kementerian Agama. Dia berharap hasil survei yang dilakukan KPK membuat upaya pencegahan korupsi semakin efektif.

"Tujuan SPI Pendidikan adalah memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil survei untuk tingkatkan efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi, terutama bagi Kementerian Dikbud Ristek, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri selaku pemangku kebijakan pendidikan dalam negeri," tutur Tanak.

Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, yang hadir di lokasi mengatakan SPI Pendidikan akan digunakan pihaknya dalam melakukan evaluasi pencegahan korupsi di instansi pendidikan yang dikelola Kementerian Agama.

"Bagi kami survei ini penting untuk kita jadikan acuan bagi pengembangan evaluasi dan menentukan langkah-langkah yang strategis dan berdampak pada pembangunan integritas pendidikan," ujar Saiful.

"Kami telah menetapkan dan melaksanakan program prioritas untuk menciptakan birokrasi yang bersih serta bebas dari korupsi salah satunya melalui transformasi digital," sambungnya. (**/red)