Nasional, Buana Informasi TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap, 110 juta lahan telah bersertifikat. Dia mengatakan, jika tidak ada COVID-19, 126 juta lahan atau semua wilayah Indonesia akan bersertifikat.
Dia mengatakan, semua lahan akan berserfikat pada tahun depan atau saat pemerintahan baru.

"Pemerintah baru nanti yang menyelesaikan tahun depan. Sehingga nggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa," kata Jokowi, Selasa (23/1/2024).

Jokowi menerangkan, sertifikat tanah adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Ia pun bercerita, pada tahun 2015, ia selalu mendapat cerita mengenai sengketa tanah atau konflik lahan saat berkunjung ke daerah.

"Saya cek kenapa terjadi hampir ke daerah, ke provinsi isinya ko konflik tanah, konflik lahan. Sengketa tanah, sengketa lahan, antar masyarakat dengan masyarakat, tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta. Hampir kejadian terus," kata Jokowi.

Dia menerangkan, jika seluruh wilayah Indonesia bersertifikat, maka harusnya ada 126 juta sertifikat. Namun, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mampu membuat 500 sertifikat. Pada tahun 2015, baru terdapat 46 juta sertifikat. Artinya, masih kurang 80 juta sertifikat.

"Setahun BPN hanya bisa memproduksi 500 ribu jadi kalau dihitung, kita kalau ingin dapat sertifikat butuh waktu 160 tahun semuanya, 126 juta itu 160 tahun. Karena setahun hanya 500 ribu, sisanya 80 juta," jelas Jokowi.

Oleh sebab itu, pada tahun 2015 ia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN untuk meningkatkan sertikasi tanah. Mulanya, Jokowi meminta 5 juta sertifikat tanah setiap tahun. Rupanya, target itu bisa dipenuhi dan terus ditingkatkan. Saat ini lebih dari 10 juta per tahun.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan, sertifikat tanah bisa dijadikan jaminan atau 'disekolahkan' untuk meminjam uang di bank. Namun, ia mengingatkan jika mau meminjam uang di bank harus benar-benar dihitung. Ia meminta agar melihat kemampuan mencicil ke bank.

Ia juga mengingatkan agar uang pinjaman itu tidak digunakan untuk membeli sepeda motor atau mobil.

"Ini yang perlu saya ingatkan jangan sampai tanahnya gede, pinjam bank dapat Rp 100 juta, yang Rp 20 juta untuk beli sepeda motor atau yang Rp 50 juta untuk beli mobil, mobil second. Nah niku mulai masalah nanti, masalahnya pasti pada 6 bulan setelah pinjam itu," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan, jika pinjam uang ke bank, uang itu digunakan untuk modal kerja atau modal usaha. Ia meminta agar uang itu tidak digunakan untuk barang konsumsi.

"Jadi kalau pinjam saya titip, dipakai semuanya untuk modal kerja, dipakai semuanya untuk modal usaha, jangan dipakai untuk barang-barang konsumsi," ujarnya. (**/red)