breaking news Baru

Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Metro, Akui Banyak Warganya Yang Belum Berlangganan Retribusi Pelayanan Sampah

Metro, Buana Informasi TV - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Metro, Lampung, mengaku masih banyak warganya yang belum berlangganan retribusi pelayanan sampah. 

Kepala DLH Pemkot Metro, Lampung, Ardah menyebut banyak warganya yang memilih untuk membuang sampah rumah tangga secara mandiri.

"Banyak yang merasa volume sampahnya tidak terlalu banyak, sehingga mereka mengangkut sampah mereka sendiri ke tempat-tempat yang sudah kita sediakan (tidak berlangganan)," kata dia, Selasa (5/9/2023).

"Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk bisa membuang sampah di tempatnya atau bisa ikut berlangganan dengan kita (DLH) agar bisa kita layani," tambahnya.

Disinggung terkait rendahnya angka wajib retribusi sampah di Metro, ia mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengkinian data.

"Kita dari DLH sudah melakukan persiapan untuk pendataan wajib retribusi sampah," ujarnya.

Pihaknya akan menurunkan tim pendataan yang bertugas untuk mengecek kembali data wajib retribusi sampah serta penambahan potensi wajib retribusi sampah.

"Kami akan bentuk tim pendataan dan kita melibatkan petugas armada kita, kita akan data semua terlebih dahulu, apakah sudah terdaftar atau belum," bebernya.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar realisasi capaian dari retribusi sampah di 2023 dapat segera terwujud

"Karena itu harus kita lakukan untuk mencapai target retribusi," tukasnya.

Sebelumnya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Metro, Lampung, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mengoptimalisasikan jumlah wajib retribusi sampah.

"Jadi saya tadi sudah sampaikan kepada DLH bahwa Kota Metro ini perlu meningkatkan retribusi sampah melalui optimalisasi jumlah rumah di Kota Metro," kata Ketua Komisi II DPRD Metro, Subhan.

Ia menjelaskan, saat ini baru ada sekitar 4000 rumah yang terdata oleh DLH sebagai wajib retribusi sampah.

Sementara, untuk jumlah kartu keluarga (KK) di Kota Metro ada sekitar 50 ribu.

"Itu kan masih jauh sekali perbandingannya, tidak sampai sepuluh persen," jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengungkapkan jika pihaknya bukan hanya kali pertama mengingatkan DLH soal optimasilasi wajib retribusi sampah.

"Saya dari dua Kepala Dinas sebelumnya sudah pernah mengatakan hal yang sama. Namun tidak jua melihat progresnya," ungkapnya.

Sehingga, Subhan sangat berharap untuk Kepala DLH Metro yang baru dapat menjalankan sesuai dengan yang telah dibahas dalam rapat dengar pendapat tersebut.

"Jadi kali ini saya akan pantau setiap progresnya seperti apa. Saya juga sudah mengatakan bahwa itu harus dijalankan mulai besok," tegasnya.

"Nanti hasilnya saya minta harus dilaporkan per tri wulan," pungkasnya.

Menurutnya, jika hal ini dilakukan maka akan dengan mudah menambah penghasilan asli daerah (PAD) melalui retribusi sampah. (**/red)