Nasional, Buana Informasi TV - Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12% berada di pemerintahan selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kebijakan ini kepada Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Mengenai PPN itu nanti kami akan serahkan ke pemerintahan yang baru," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Meski begitu, dalam pergantian pemerintahan pihaknya tetap akan berkomunikasi dengan Tim Prabowo-Gibran. Harapannya pemerintahan baru bisa merealisasikan berbagai program tanpa menunggu waktu lama.

"Kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo. Sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi, sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan. Menurut Airlangga, strategi pemerintah ke depan bukanlah mengerek PPN namun mengerek penghasilan pajak.

"Pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak," kata Airlangga saat ditemui di Kolese Kanisius, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).

Dengan implementasi sistem perpajakan yang canggih, misalnya core tax administration system, pendapatan dari pajak bisa lebih optimal. Rencananya penerapan core tax system dilakukan pada pertengahan tahun ini.

"Diharapkan dengan implementasi dari sistem yang lebih baik, tentu kalau di Ditjen Pajak ada implementasi dari core tax kita harapkan itu bisa maksimal," terang Airlangga. (**/red)