breaking news Baru

Pj Gubernur Minta Gerakan Tanam Cabai Serentak Di Lamtim Diatur Maksimal

Lampung Timur, buanainformasi.tv - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin meminta gerakan tanam cabai serentak di Lampung Timur dikelola baik.

Pj Gubernur Lampung ingin agar pengaturan gerakan tanam cabai di Lampung Timur diatur sebaik mungkin agar tidak terjadinya deflasi.

"Kita harus mengatur penanaman cabai ini, jadi tidak serentak semua masyarakat menanam, walaupun menanam cabai serentak, pengaturan harus dilakukan," kata Samsudin saat ditemui usai acara gerakan tanam cabai di Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, Selasa (12/11/2024).

"Karena kita tidak mau gerakan menanam cabai akhirnya menjadikan deflasi, harga cabai jatoh," tambahnya.

Menurutnya, cabai merupakan salah satu indikator inflasi.

"Ya ini gerakan menanam cabai, kenapa cabai yang kita pilih, karena cabai adalah indikator yang disebutkan secara nasional yang berpengaruh terhadap inflasi," bebernya.

"Kenapa dipilih di Lampung Timur, salah satu kabupaten yang menyumbangkan inflasi, dua Kabupaten di Lampung, yaitu di Lampung Timur dan Mesuji," sambungnya.

Ia mengatakan, Lampung Timur dipilih menjadi lokasi gerakan tanam cabai agar inflasi di Bumei Tuwah Bepadan dapat dikendalikan.

"Oleh karena itu Lampung Timur menjadi target pengendalian inflasi agar supaya variabel cabai ini terkendali, tidak naik," paparnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung menegaskan akan menindak tegas pengusaha maupun pengelola pupuk yang berbuat nakal atau curang dalam mengalokasikan pupuk kepada petani.

Pj Gubernur Lampung, Samsudin mengatakan, dirinya akan menindak tegas bagi pengusaha pupuk baik swasta maupun dari pemerintah yang nakal atau bermain dalam pengalokasian pupuk kepada petani.

"Kalau ada pengusaha pupuk, pengelola pupuk, baik swasta atau pemerintah, yang berbuat nakal kita copot, kita tindak. Kita tindak tegas," kata Samsudin, Selasa (12/11/2024).

Ia meminta, alokasi pupuk kepada petani dapat diawasi secara ketat.

Sehingga pupuk yang disalurkan pemerintah dapat sampai ke tingkat petani.

"Pemerintah pusat, pemerintah provinsi punya komitmen untuk menjaga pupuk ini bisa sampai ke petani," tuturnya.

"Saya minta juga kepada Forkopimda, pengawasan di lapangan, betul-betul bisa diawasi," sambungnya.(**/red)