Bandar Lampung, Buana Informasi TV - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sosialisasi 'Tolak Politik Uang, Hoax, Sara dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)' di 126 kantor kelurahan se-Bandar Lampung. 

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Apriliwanda mengatakan, sosialisasi tersebut dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 21 Agustus 2024 dalam bentuk forum diskusi bersama warga masyarakat.

Apriliwanda mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi di Kota Bandar Lampung merupakan hal yang sangat penting.

"Untuk itu Bawaslu Kota Bandar Lampung menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap tahapan Pemilu sebagai landasan utama untuk mengawasi proses tersebut," kaya Apriliwanda, Kamis (1/8/2024)

"Kami berupaya memastikan bahwa setiap warga masyarakat Kota Bandar Lampung dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024" imbuhnya

Dia menjelaskan, pengawasan partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan.

Hal itu, lanjutnya, bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan bermartabat. 

"Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu/Pemilihan menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkualitas," kata dia.
Dalam rangka mengedukasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat, Apriliwanda mengatakan pihaknya berkoordinasi dan kerja sama dengan mitra-mitra strategis terkait pengawasan partisipatif. 

"Salah satunya yaitu bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung melaksanakan Sosialisasi Tolak Politik Uang, Hoax, Sara Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di 126 Kantor Kelurahan Se-Kota Bandar Lampung," ucap Apriliwanda.

Pada kegiatan tersebut, kata April, pihaknya akan hadir sebagai narasumber yang akan memberikan edukasi dan informasi terkait tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 dan menekankan bahaya politik uang, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), Hoax serta bahaya Politisasi SARA, dan Politik Identitas. 

"Sosialisasi inj akan dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 21 Agustus 2024 dan dilakukan dalam bentuk forum diskusi bersama warga masyarakat dari Kelurahan setempat,"

Dia mengatakan, berbagai unsur kelompok atau komunitas yang terlibat terdiri dari kelompok Perempuan, Pemilih Pemula, Kelompok Ibu-Ibu Pengajian, Organisasi Kepemudaan, Pemantau Pemilu, Komunitas Nelayan, Komunitas Ojek Online, dan lain-lain.

"Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan keterbatasan jumlah jajaran pengawas pemilu di setiap tingkatan," kata dia.

"Maka sangat dibutuhkan peran serta masyarakat agar juga bersama-sama ikut melakukan pencegahan, pengawasan, memberikan informasi, bahkan berani menyampaikan laporan jika ada dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pilkada," imbuhnya

Lebih lanjut, April mengatakan, salah satu tantangan terkait pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui.

"Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, diharapkan dapat menghasilkan Pilkada yang demokratis baik dari proses maupun hasilnya,"

"Pelibatan masyarakat, maka akan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pilkada dan akan semakin meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik di negara yang demokratis," pungkasnya. (**/red)