Nasional, Buana Informasi TV - Pemerintah berencana mengatur kependudukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) usai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama antara Otorita IKN bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, persoalan kependudukan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini juga selaras dengan jumlah penduduk IKN yang diproyeksikan akan mencapai sekitar 200 ribuan jiwa pada 2024.

"Ini tidak hanya MoU (Memorandum of Understanding), tapi sesuatu langkah nyata kita mewujudkan satu masyarakat di IKN Nusantara yang bisa menjadi satu model untuk Indonesia," kata Bambang, dalam keterangan tertulis, Senin (13/5/2024).

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, langkah pengaturan kependudukan ini juga sejalan dengan upaya pencegahan stunting di wilayah IKN. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kualitas SDM harus kita jaga bersama-sama, terlebih pesan pak presiden bahwa stunting harus betul-betul diturunkan maka IKN akan bisa menjadi percontohan agar tidak melahirkan stunting baru," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, nantinya setiap 1.000 penduduk yang ada di Penajam Paser Utara dan wilayah sekitar IKN diharapkan hanya melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya.

"Jadi kalau ada sekitar 200.000 penduduk, maka Otorita IKN perlu menjaga kelahiran 3.200 per tahun untuk mereka zero stunting, tidak ada yang stunting," jelasnya.

Selain itu, lanjut Hasto, setiap penduduk yang berencana menikah harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, mulai dari wajib periksa hemoglobin (HB), tinggi badan, berat badan. Dari pemeriksaan itu, didapatkan yang beresiko tinggi hanya sekitar 25%.

"Setiap ada yang mau nikah di sekitar IKN harus di-screening, wajib periksa HB (hemoglobin), tinggi badan, berat badan, yang beresiko tinggi hanya sekitar 25%. Jadi dari 3.200 kelahiran kemungkinan ada 1.600 bayi perempuan. Dari 1.600 perempuan yang menikah, itu hanya sekitar 320 per tahun yang beresiko tinggi, yang terlalu kurus atau yang anemia," kata dia.

"Sehingga profil SDM di sekitar IKN bisa disiapkan by design untuk kita pastikan yang di IKN itu sehat dengan catatan ada aturan-aturan yang ketat," terangnya," sambungnya. (**/red)