Nasional, Buana Informasi TV - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, semasa menjabat, pernah memberikan izin kepada Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk meluncurkan operasi "menyerang" pemerintah China melalui kampanye rahasia di media sosial. Operasi itu bertujuan mengubah opini publik China terhadap pemerintahan mereka.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/3/2024), informasi tersebut diungkapkan oleh sejumlah mantan pejabat AS yang mengetahui langsung operasi CIA yang bersifat sangat rahasia tersebut. Disebutkan bahwa operasi itu dimulai tahun 2019 lalu, atau saat dua tahun masa jabatan Trump.
Informasi soal operasi rahasia ini belum pernah dilaporkan ke publik sebelumnya.
Tiga mantan pejabat AS, yang tidak disebut namanya itu, menuturkan kepada Reuters bahwa CIA membentuk tim kecil beranggotakan para agen yang menggunakan identitas palsu di internet untuk menyebarkan narasi negatif soal pemerintahan Presiden China Xi Jinping.
Tim CIA itu, menurut para pejabat AS tersebut, juga membocorkan informasi intelijen yang merendahkan Beijing kepada outlet berita luar negeri.
Selama satu dekade terakhir, China secara cepat memperluas jejak globalnya, menjalin pakta militer, kesepakatan perdagangan, dan kemitraan bisnis dengan negara-negara berkembang.
Dalam tugasnya, seperti dilaporkan sumber pejabat AS yang dikutip Reuters, tim CIA itu mempromosikan tuduhan-tuduhan yang menyebut para anggota Partai Komunis yang berkuasa di China telah menyembunyikan uang haram di luar negeri.
Mereka juga melontarkan tuduhan yang mengecam Inisiatif Sabuk dan Jalan China, yang menyediakan pembiayaan untuk proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, sebagai korup dan boros.
Meskipun para pejabat AS itu menolak untuk memberikan rincian spesifik soal operasi itu, namun mereka mengklaim bahwa narasi menghina yang disebarkan itu didasarkan pada fakta kendati dirilis secara diam-diam oleh para agen intelijen dengan kedok palsu.
Upaya semacam itu, menurut dua sumber pejabat AS yang dikutip Reuters, dimaksudkan untuk menimbulkan paranoia di kalangan pemimpin tinggi China sehingga memaksa pemerintah Beijing mengerahkan sumber daya untuk memburu penyusupan ke dalam internet yang dikontrol ketat di negara tersebut.
Juru bicara CIA, Chelsea Robinson, menolak untuk berkomentar soal keberadaan operasi rahasia pada era Trump tersebut. Belum ada komentar dari Trump soal laporan ini.
Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam tanggapannya, menyebut bahwa laporan soal aktivitas CIA itu menunjukkan pemerintah AS menggunakan "ruang opini publik dan platform media sebagai senjata untuk menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi opini publik internasional".
Terlepas dari itu, perintah Trump terhadap CIA tahun 2019 itu diberikan setelah bertahun-tahun peringatan dari komunitas intelijen AS, dan laporan-laporan media, soal bagaimana China menggunakan suap dan ancaman untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang dalam perselisihan geopolitik.
Sumber-sumber yang dikutip Reuters juga menyebut bahwa operasi rahasia CIA pada era Trump itu merupakan operasi yang ambisius, dengan CIA dimungkinkan mengambil tindakan tidak hanya di China tapi juga di negara-negara di seluruh dunia di mana Washington dan Beijing berebut pengaruh.
Empat mantan pejabat AS menuturkan kepada Reuters bahwa operasi rahasia CIA itu menargetkan opini publik di Asia Tenggara, Afrika, dan Pasifik Selatan.
Kementerian Luar Negeri China, dalam responsnya, menegaskan bahwa Beijing mematuhi "prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Amerika Serikat".
Sementara itu, Reuters tidak bisa menentukan dampak dari operasi rahasia CIA tersebut juga apakah pemerintahan Presiden Joe Biden tetap mempertahankan program tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan AS pada pemerintahan Biden, Kate Waters, menolak berkomentar.
Namun demikian, dua sejarawan intelijen AS mengungkapkan kepada Reuters bahwa ketika Gedung Putih memberikan izin untuk operasi rahasia CIA, melalui perintah yang disebut sebagai presidential finding, hal itu seringkali tetap berlaku lintas pemerintahan. (**/red)
