breaking news Baru

Antisipasi Pelanggaran Di PSU Pilkada Pesawaran, Bawaslu Instruksikan Patroli Pengawasan

Pesawaran, Buana Informasi TV - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.

Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT.

Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihunnajah mengatakan, hasil patroli tersebut nantinya akan diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Kami telah menginstruksikan jajaran untuk melakukan patroli pengawasan DPT, khususnya mendata pemilih yang sudah meninggal dunia. Data tersebut akan kami serahkan ke PPS dan PPK," kata Fatihunnajah, Senin (28/4/2025).

Fatihunnajah menjelaskan, meskipun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) DPT tidak dapat dihapus, pendataan ini tetap penting sebagai bahan pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Karena DPT sudah ditetapkan dan tidak bisa dihapus, data ini akan menjadi bekal pengawas TPS. Kami tidak ingin ada pemilih yang sudah meninggal tetap tercatat, apalagi sampai digunakan untuk memilih, karena bisa berdampak pada pemungutan suara ulang," terangnya.

Ia menambahkan, pekan depan Bawaslu Pesawaran akan kembali mengaktifkan para pengawas TPS (PTPS) serta memberikan arahan untuk memantau distribusi formulir pemberitahuan memilih (C6).

"Jika ditemukan formulir C6 dibagikan kepada pemilih yang sudah meninggal dunia, kami akan memberikan saran perbaikan kepada KPPS," ujarnya.

Selain itu, Fatihunnajah juga menekankan pentingnya mengantisipasi potensi praktik politik uang (money politics) yang dinilai rawan terjadi di seluruh kecamatan pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

"Potensi politik uang cukup besar di seluruh kecamatan. Kami berupaya meminimalisirnya melalui sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat," jelasnya.

Fatihunnajah berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat, turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proses demokrasi agar berlangsung jujur dan adil.

"Kami juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif mensosialisasikan pengawasan politik guna menjaga kualitas demokrasi di Pesawaran," pungkasnya. (**/red)