Nasional, Buana Informasi TV - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, kembali mengkritik pembangunan ibu kota Nusantara (IKN). Kritikan Anies pun membuat kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terheran-heran.
Kritikan Anies ini disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11). Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.

Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Kubu Prabowo-Gibran pun lantas memberikan respons. Partai Golkar, salah satu pengusung, mengaku heran dengan kritikan Anies.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily heran dengan kritik Anies lantaran seharusnya Anies memahami selama ini kegiatan ekonomi terpusat di Pulau Jawa.

"IKN ini sudah menjadi keputusan negara. Saat ini sedang dituntaskan Presiden Jokowi agar penggunaannya dapat dimulai tahun 2024 nanti. Harusnya Pak Anies tahu bahwa selama ini ekonomi kita lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta," kata Ace, Rabu (22/11)

Ace menyebut kondisi di Jakarta telah melebihi daya tampungnya saat ini. Menurut dia, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur sebagai bentuk langkah pemerataan pembangunan.

"Daya tampung Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi sudah sangat over capacity. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini salah satu tujuannya mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah dapat lebih terjangkau," kata Ace.

"Kebijakan pemindahan IKN ini sebagai ikhtiar agar kita mewujudkan Indonesia sentris," lanjutnya.

Tak hanya Partai Golkar, Partai Demokrat juga heran dengan Anies Baswedan. Juru Bicara Partai Demokrat Irwan menilai Anies mencla-mencle terkait IKN.

"Sikap Anies terkait IKN ini mencla mencle. Sekali waktu mengatakan bahwa IKN ini amanah UU siapapun presidennya harus melaksanakan, tapi di sisi lain IKN tidak masuk dalam visi-misinya sebagai capres yang didaftarkan ke KPU RI. Bahkan Anies mengatakan IKN justru langkah pemerintah yang bermasalah," kata Irwan.

Irwan justru menilai logika Anies yang hendak memeratakan pembangunan dengan membangun seluruh kota di Indonesia justru menunjukkan pemikiran yang tidak strategis. Menurutnya, Anies tidak tahu beda membangun kota dengan membangun ibu kota baru.

"Logika Anies yang membandingkan dengan membangun 1 Ibu Kota Baru dengan membesarkan seluruh kota di Indonesia itu justru mengkonfirmasi bahwa Anies bukan strategic leader. Anies bahkan tidak tahu membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru," ucapnya.

Lebih lanjut, anggota DPR dari dapil Kalimantan Timur ini menyebut IKN justru sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa. Dia menegaskan IKN bisa menjadi jembatan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan tetap bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa bukan sekedar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim. IKN justru bisa menjadi jembatan negeri yang memastikan visi Indonesi Emas 2045 bisa tercapai," tegasnya.

"Muara IKN adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika melihat kontribusi ekonomi daerah timur baru 15% terhadap perekonomian Indonesia. Pemindahan ini merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan semua bidang dari barat, lebih ke timur," lanjut dia.

Tak hanya itu, Jubir KIM ini juga mengingatkan IKN merupakan amanah UU yang jadi prioritas bagi semua capres untuk melanjutkannya. Menurutnya, mindset perubahan Anies justru bisa membawa Indonesia terjebak pada middle income trap.

"Saya pikir IKN saat ini telah menjadi sebuah amanah UU yang harusnya menjadi prioritas semua capres untuk melanjutkannya. Mindset perubahan Anies asal berbeda dengan pemerintah saat ini berpotensi membawa bangsa ini tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap," tutur dia.

Tak tinggal diam, partai pengusung Anies Baswedan pun membela. Partai NasDem menjelaskan maksud kritik ketimpangan yang dibicarakan Anies itu apabila nantinya IKN menjadi kota bisnis yang baru, bukan pusat pemerintahan.

Waketum NasDem Ahmad Ali mulanya menyebut Anies sepakat bahwa IKN perlu dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Menurutnya, semua pihak di pemerintahan Presiden Jokowi perlu menjalankan UU tersebut.

"Saya rasa Mas Anies juga dalam beberapa hal sepakat, selalu mengatakan itu, bahwa IKN itu dasarnya UU ya kalau dasarnya UU harus dilaksanakan, begitu kan. Bahwa persepsi Anies tentang ketimpangan baru, ya memang kalau kemudian pembangunan IKN itu didasari oleh kemauan Jokowi seorang pribadi ya itu perlu kita kritisi ya. Tapi kalau kemudian dasarnya adalah UU, saya pikir siapapun harus melaksanakan itu. Kalau itu itu tidak dilaksanakan ya Jokowi berpotensi melanggar hukum," kata Ali, Rabu (22/11).

Ali berpandangan potensi IKN bakal menciptakan ketimpangan baru perlu dilihat dahulu dari tujuan pembangunannya. Menurut dia, ketimpangan bisa terjadi apabila IKN justru menjadi kota metropolitan baru di Kalimantan Timur.

"Terus apakah menciptakan ketimpangan baru, iya itu kita lihat dulu tujuan dari IKN itu apakah akan jadi ibu kota pemerintahan atau menjadi kota metropolis, kota bisnis, dan segala macam. Setahu saya, IKN itu dia hanya akan berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan," kata Ali.

"Jadi itu seperti yang Mas Anies katakan, kita akan melahirkan kota-kota besar, sehingga muncul pemerataan, iya oke, itu sepakat, itu gagasan yang cemerlang. Tapi soal IKN ini, dia akan menimbulkan ketimpangan kalau itu dijadikan seperti Jakarta ya, ibu kota negara sebagai kota bisnis," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga sependapat. Dia menekankan bahwa Anies akan membangun sesuatu dengan mengedepankan rasa keadilan sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan itu.

"Mas Anies ingin membangun Indonesia yang adil, tegas dan jelas. Kata adil bermakna, semua diberi sentuhan dan anggaran mulai kawasannya hingga manusianya. Dari Indonesia bagian timur, tengah hingga barat. Juga dari petani, nelayan hingga guru dan tenaga kesehatan dan juga ASN-nya," kata Mardani.

Ia menegaskan sesuatu yang dikerjakan Anies bukan hanya untuk pencitraan apalagi branding diri semata. Ia menyebut program yang diperjuangkan harus bisa berdampak ke masyarakat luas.

"Yang ingin dibangun bukan semata pencitraan apalagi legasi personal, tapi hal fundamental bagi seluruh kawasan dan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Mardani mengatakan IKN memang sudah menjadi keputusan politik, meski demikian hal itu bisa diperbaiki jika di kemudian hari mendapatkan cara yang lebih baik. Ia menyebut detail terkait itu akan disampaikan Anies pada masa kampanye.

"IKN sudah jadi keputusan politik, tapi semua keputusan politik selalu bisa diperbaiki jika ditemukan cara yang lebih baik di kemudian hari. Kalimantan Timur harus maju, seperti juga semua wilayah di Indonesia. Saat kampanye nanti akan dijelaskan detail bagaimana membangun Indonesia oleh AMIN," imbuhnya.(**/red)