breaking news Baru

Program PTSL di Kampung Purwosari Padangratu Terindikasi Jadi Lahan Bisnis Segelintir Oknum

Lampung Tengah, Buanainformasi.tv - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program unggulan Presiden Ir.Joko Widodo, dengan tujuan untuk memberikan kekuatan hukum dan hak atas kepemilikan tanah secara gratis bagi masyarakat pemilik tanah di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini, program tersebut disambut baik oleh masyarakat karena dianggap sangat membantu masyarakat yang selama ini kesulitan dalam membuat atau mengurus pembuatan sertifikat hak tanah.

Alih-Alih membantu memberikan sertifikat murah ke masyarakat, dengan tidak melakukan musyawarah dalam penentuan biaya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Mei 2017, yaitu Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negri, dan Kemendes PDTT.

Provinsi Lampung masuk Kategori IV dengan biaya Rp. 200.000, mengacu pada Perbup Lampung Tengah No. 58 Tahun 2017 dimana memang ada biaya tambahan yang harus ditanggung oleh masyarakat sesuai dengan pasal 6 (ayat 2) dan pasal 7 (ayat 1) diantaranya ;

1. Kegiatan penyiapan dokumen

2. Kegiatan penyediaan patok dan materai

3. Kegiatan operasional dan petugas kampung/kelurahan.

Namun di Kampung Purwosari, Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah, Program tersebut terindikasi menjadi ajang bisnis. Pasalnya penarikan biaya dikampung tersebut di nilai terlalu tinggi hingga mencapai Rp. 560.000 sehingga menuai keluhan masyarakat setempat.

Hal tersebut diketahui berdasarkan informasi dari beberapa masyarakat setempat yang menceritakan tentang kegiatan program tersebut yang yang baru saja menerima sertifikat sekitar sebulan yang lalu.

"Kami disini di tarik Rp. 500.000 pak, lalu di minta lagi 60 ribu katanya untuk sampul, kemarin katanya bagi tanah yang belom ada Surat Keterangan sama sekali di kenakan Rp. 500.000 dan yang sudah punya AJB atau Surat Keterangan lainnya di kenakan Rp. 350.000 . Tapi nyatanya saya tetep di tarik Rp. 560.000 kemarin." ungkap salah satu warga yang tidak ingin disebut namanya.

Perihal ditanya apakah semua itu hasil musyawarah, dirinya mengatakan tidak tau menau mengenai itu, dirinya hanya tau setelah di tawari oleh perangkat kampung setempat.

"Kita masyarakat bingung pak, mau komplain itu termasuk murah dari pada ngurus sendiri, gak komplain kita keberatan" tambahnya.

Biaya tambahan sebesar Rp. 360.000 dinilai terlalu tinggi, apalagi dalam penetapan nya tidak melibatkan masyarakat yang akan mengeluarkan biaya tambahan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat mengenai Program PTSL terkesan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kampung Purwosari. (krisni/miswan)