breaking news Baru

Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Pekerja Sebelum Naikkan Cukai Rokok di 2022

Buruh linting rokok beraktivitas di salah satu pabrik rokok di Blitar, Jawa Timur.

buanainformasi.tv - Pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau akan diumumkan pada bulan depan. Kenaikan cukai rokok ini dilakukan demi mendongkrak penerimaan negara dari sisi cukai di tahun depan yang naik 11,9 persen dari tahun ini.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Syarif Hidayat mengatakan, saat ini pemerintah masih terus membahas RAPBN 2022. Setelah itu, barulah dibahas tarif cukai rokok.

“Masih terus dibahas untuk cukai rokok, (diumumkan) sekitar Oktober,” ujar Syarif kepada kumparan, Rabu (15/9). Secara terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menuturkan, pemerintah harus memperhatikan sisi pekerja di industri hasil tembakau (IHT). Sebab menurutnya, jika hal itu tak dilakukan akan berpengaruh ke ekonomi nasional.

“Peran IHT dalam perekonomian nasional sangat penting sekali. Kontribusinya terhadap APBN juga sangat besar 7-8 persen itu dari cukai rokok. Makanya kalau kita bicara tentang tulang punggung penerimaan negara, IHT harus dimasukkan dalam konsep wawasan ketahanan ekonomi nasional, kedaulatan, dan kemandirian kita sebagai bangsa,” jelasnya.

Hananto Wibisono, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), menyampaikan bahwa bukan hanya indikator kesehatan dan penerimaan negara yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok. Selain itu, ada juga indikator tenaga kerja dan petani tembakau.

“Indikator kesehatan terkait prevalensi anak misalnya, menurut data BPS tahun 2020, faktanya sudah menurun dari 2018 sebesar 9,65 persen menjadi 3,81 persen. Untuk prevalensi perokok secara keseluruhan/dewasa sebesar 29,3 persen turun menjadi 28,8 persen,” jelas dia.


Petani merajang tembakau sebelum dijemur dan disetorkan ke pabrik rokok di Seren, Rembang, Jawa Tengah

Hananto menyebutkan, ketika pemerintah bilang memperhatikan indikator keberlangsungan tenaga kerja dan nasib petani, justru jumlah produksi rokok 346 miliar batang pada 2013 turun menjadi 322 miliar batang pada 2020.

“Kalau 1 batang sama dengan 1 gram, berarti ada 24 ribu ton yang tidak terserap, artinya ada lebih dari 24 ribu hektar lahan tembakau yang tidak terserap pula. Ada ribuan tenaga kerja yang tidak menentu nasibnya,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai kebijakan tarif CHT akan berdampak kepada terganggunya mata rantai industri dari hulu hingga hilir. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini, kondisi kehidupan masyarakat di semua aspek sedang terdampak pandemi.

“Kami di sektor tembakau bukan anti regulasi, tapi ingin regulasinya seimbang memperhatikan semua pihak. Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok seharusnya mempertimbangkan realitas yang ada. Kami harap tahun 2022 ini, karena masih dalam keadaan yang sulit, berikan kesempatan pada rakyat untuk hidup lebih baik,” ujarnya.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menjelaskan produksi hasil tembakau mengalami penurunan tiap tahun. Adanya pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi industri.

“Kami terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena setiap tahun kami dibebankan kenaikan tarif cukai, di mana beban cukai itu sudah berada di atas angka ekonomis. Apalagi pada 2020 ada kenaikan harga eceran menjadi 35 persen ditambah dengan pandemi guncangannya makin tinggi,” kata Henry.

Ia menuturkan, kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi bisa berdampak pada meningkatnya peredaran rokok ilegal. Kenaikan harga rokok tak membuat orang berhenti merokok, melainkan beralih mengkonsumsi barang serupa dengan harga yang lebih murah bahkan ilegal.

“Perkiraan kami, rokok ilegal akan mengisi pasar rokok di Indonesia. Sehingga kami berharap pemerintah tidak perlu menaikkan tarif cukai, biarkan tahun depan tarifnya sama dengan tahun ini,” tuturnya. (Ky)