Bandar Lampung, buanainformasi.tv — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa penerbangan internasional perdana rute Bandar Lampung – Kuala Lumpur yang dijadwalkan pada 12 Februari 2026 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa penerbangan perdana tersebut merupakan momentum penting bagi kebangkitan konektivitas global Lampung setelah Bandara Radin Inten II kembali berstatus bandara internasional.
Menurutnya, kembalinya status internasional bandara tersebut diperoleh setelah melalui berbagai persetujuan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Salah satu syarat untuk mempertahankan status tersebut adalah adanya aktivitas penerbangan internasional dalam rentang waktu tertentu.
Marindo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak mengeluarkan biaya perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan penerbangan tersebut. Partisipasi dalam penerbangan perdana dilakukan menggunakan biaya pribadi masing-masing peserta.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak memaksakan aparatur sipil negara (ASN) atau organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut serta dalam penerbangan tersebut. Pemerintah hanya mengimbau agar OPD membantu mensosialisasikan informasi penerbangan kepada para pelaku usaha, stakeholder, dan masyarakat yang memiliki kepentingan perjalanan ke luar negeri.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengutus beberapa perwakilan untuk menjajaki kerja sama strategis dengan mitra di Malaysia. Kehadiran unsur pemerintah bersama pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat pesan bahwa Lampung siap membuka peluang kerja sama internasional.
Penerbangan langsung Lampung – Kuala Lumpur dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas global, memangkas biaya logistik, serta mempermudah mobilitas pelaku usaha dan wisatawan. Pemerintah daerah juga berharap rute tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan sektor pariwisata di Provinsi Lampung.