Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga setelah Ramadan dan Idulfitri 2026. Langkah tersebut membuahkan hasil dengan capaian inflasi tahunan (year-on-year) Provinsi Lampung sebesar 1,16 persen pada Maret 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) tercatat 0,15 persen, menempatkan Lampung dalam jajaran 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung pada Senin (6/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa inflasi nasional pada Maret 2026 tetap berada dalam kondisi terkendali meskipun berlangsung pada periode Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,41 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 3,48 persen. Menurutnya, kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan puasa dan Lebaran.
Meski demikian, berbagai kebijakan pemerintah dinilai efektif dalam menekan kenaikan harga, di antaranya melalui pemberian potongan tarif transportasi serta penguatan distribusi pangan. Selain itu, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga, seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, dan harga emas perhiasan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Inflasi tahunan berhasil ditekan dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, yang masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5 ± 1 persen. Ia juga menekankan pentingnya melihat indikator inflasi baik secara tahunan (year-on-year) maupun bulanan (month-to-month) agar pemerintah dapat mengambil langkah pengendalian secara cepat dan tepat.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok tetap berjalan lancar sehingga inflasi tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi masyarakat.